Karena Cinta NTT, Desember Presiden Jokowi ke Sumba

1960
Presiden RI Joko Widodo disambut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika berkunjung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (1/10/2020) Foto: Hms

TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke pulau Sumba pada bulan Desember 2020 mendatang. Presiden, juga telah memutuskan Sumba sebagai salah satu daerah untuk membangun Food Estate atau sumber pangan nasional.

Rencana kunjungan Kepala Negara di pulau Sumba itu disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika berbicara dalam Kunjungan Kerja (Kunker) dan Dialog bersama Jajaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sumba Barat Daya (SBD) di lapangan  GKS  Tana Kombuka, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten SBD, Jumat (9/10/2020).

Gubernur Laiskodat mengatakan, Presiden Jokowi sangat mencintai NTT. “Presiden sudah janji dan mengiyakan untuk datang ke Sumba pada bulan Desember 2020 nanti,” sebut Gubernur. Meski demikian, jadwal pasti dan agenda kunjungan masih dalam koordinasi.

Gubernur Laiskodat mengatakan, masalah utama yang dihadapi Provinsi NTT selama ini adalah kurang fokus dalam dalam mendesain dan bekerja baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Anggaran yang terbatas mestinya diperlukan kerja fokus dengan program-program utama.

“Hal ini harus segera kita lakukan mulai  tahun depan. Ada perangkat daerah yang  semestinya tak boleh mendapatkan anggaran dalam jumlah banyak atau anggarannya ditiadakan karena APBD kita terbatas. Pegawainya terima gaji seperti biasa dan diarahkan ke desa-desa untuk memantau pekerjaan para petani, penenun dan peternak. Kalau mau kerja besar harus fokus pada beberapa program utama seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, pariwisata dan program prioritas lainnya,” jelas Gubernur Laiskodat.

Bekas Fraksi Nasdem DPR ini mengatakan, ada banyak tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, namun tidak semua bisa  dipenuhi karena anggaran terbatas. Harus dimulai dari perencanaan yang terarah. Tidak bisa membagi anggaran secara merata kepada setiap perangkat daerah. Buat perencanaan untuk program yang langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika berbicara dalam Kunjungan Kerja (Kunker) dan Dialog bersama Jajaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sumba Barat Daya (SBD) di lapangan GKS Tana Kombuka, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten SBD, Jumat (9/10/2020). Foto: Aven/Hms

“Harus ada tujuan utama yang jadi fokus anggaran. Misalnya, tujuan di bidang pertanian tahun ini adalah seluruh petani olah semua lahannya sebelum hujan. Karenanya semua pupuk, bibit dan semua yang diperlukan termasuk pendamping sudah disiapkan, sehingga pas hujan turun, semua langsung dieksekusi. Anggaran diarahkan ke sana, misalnya dari 1 triliun rupiah APBD Kabupaten (Sumba Barat Daya), 200 miliar rupiah dipakai untuk pengolahan lahan sebesar 40 ribu hektar dan juga  peternakan. Tahun berikutnya, 200 miliar rupiah untuk pendidikan. Setiap tahun harus ada fokusnya. Porsi anggaran yang besar untuk bidang-bidang yang jadi prioritas,” tegas Gubernur Laiskodat.

Ia mengatakan, tahun depan, Provinsi NTT akan mulai melakukan hal tersebut dengan memprioritaskan bidang-bidang tertentu. Agar semua yang direncanakan dapat berhasil  dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau masih kurang, jangan takut untuk pinjam.

“Tahun depan kami akan pinjam 1,5 triliun rupiah (dari SMI). Dari dana tersebut, 800 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur, sisanya untuk pertanian dan peternakan. Pinjaman ini hanya khusus untuk hal-hal ini, yang lain tidak dapat. Kita tidak bisa kerja semua. Setelah saya diskusi tentang hal ini kepada Presiden, ternyata kebijakan seperti ini telah dilakukan oleh Bapak Presiden saat  jadi Walikota Solo. Ada perangkat daerah yang minim dapat anggaran karena sebagian besar anggaran diarahkan  pada perangkat daerah prioritas,” jelas Gubernur.

Gubernur Laisodat menambahkan, agar pekerjaan besar tersebut dapat berhasil, maka harus disertai dengan pengawasan yang ketat dari Pemimpin atau Kepala Daerah. Harus ada tekad dari Kepala Daerah, yang dikerjakan harus berhasil.

“Pemimpin adalah orang lapangan. Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa adalah manusia-manusia lapangan yang strategis. Terjun di  lapangan, kalau tidak benar, langsung dirapikan. Lihat Presiden Jokowi datang berulang kali ke NTT, bukan datang pesiar tapi memastikan program jalan atau tidak. Ada di kantor itu cuma satu hari saja, selebihnya di lapangan. Kalau tidak seperti ini, semua program prioritas dengan anggaran besar ini tidak mungkin jadi. Pemimpin harus keliling awasi program ini,” pungkas  Gubernur.

Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete mengungkapkan arah kebijakan pembangunan SBD selama lima tahun ke depan adalah terwujudnya masyarakat yang maju, berkualitas, berdaya saing dan sejahtera. Diwujudkan dengan program tujuh jembatan emas yakni Desa Berair, Desa Bercahaya, Desa Berkecukupan Pangan, Desa Aman dan Tertib, Desa Cerdas, Desa Sehat dan Desa wisata.

“Kami berkomitmen agar kondisi masyarakat Sumba Barat Daya pada masa lima tahun ke depan akan mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai dampak dari kemajuaan Tata Kelola apemerintahan dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang lebih berkualitas. Kami siap mendukung program Tanam Jagung, Panen Sapi. Potensi lahan jagung di sini adalah 45ribu hektar.” jelas Kodi Mete.

Bekas Kadis Kesehatan Provinsi NTT ini menambahkan, ada hal yang membutuhkan  perhatian Pemerintah Daerah dan intervensi dari Pemerintah Provinsi diantaranya infrastruktur, pertanian, pariwisata serta gizi buruk dan stunting. Gizi buruk dan stunting menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten SBD.

“Ada 1.122 balita gizi kurang, 491 balita gizi buruk, 5.291 yang stunting. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah sosialisasi 1.000 hari pertama kelahiran bagi lintas sektor, pendampingan pola makan, pelatihan penangan gizi buruk terintegrasi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil  dan balita serta penyuluhan di posyandu, tempat umum dan tempat ibadah. Kami juga tempatkan 5 sarana  pelopor kesehatan di setiap Desa,” jelas Kornelius.

Turut serta mendampingi Gubernur NTT, Staf Khusus Gubernur Imanuel Blegur, Kadis PUPR Maxsi Nenabu, Kadis Perhubungan Isyak Nuka, Kepala Bappelitbangda Kosmas D. Lana, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Lecky F. Koli, serta Karo Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu. Tampak hadir Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten SBD, Unsur Forkompinda SBD, Para Camat dan Kepala Desa/Lurah se-SBD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Insan Pers dan undangan lainnya.*)Aven/Hms

Editor: Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap