KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini dinahkodai oleh Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi punya resep khusus dalam menyelesaikan masalah infrastruktur jalan provinsi di seluruh pelosok.
Jika format pembangunan jalan provinsi di NTT sebelumnya dengan metode mencicil pembangunan jalan provinsi, kini ada format baru yang dipandang bisa mempercepat proses pembangunan jalan provinsi di NTT yatu meminjam uang untuk membangun jalan dalam tempo sekaligus dan dananya dicicil. Itu pasalnya, Pemerintah ProvinsiNTT memberanikan diri meminjam dana sebesar Rp 339 miliar yang bersumber dari Bank NTT dan PT SMI untuk mempercepat pembangun jalan provinsi di NTT.
Dalam skenario anggaran yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS Pemprov NTT yang diperoleh SelatanIndonesia.com, Selasa, (1/9/2020) tertera, pinjaman dari Bank NTT yang telah ditandatangani sebesar Rp 150 miliar dan dari PT SMI sebesar Rp 189,7 miliar lebih, sehingga total pinjaman pada tahun 2020 mencapai Rp 339,7 miliar lebih.
Jangka waktu pengembalian pinjaman disebutkan dalam dokumen tersebut diantaranya, untuk Bank NTT selaman setahun yatu hingga 2022, sedang PT SMI hanya dua tahun, dengan besaran bunga Bank NTT mencapai 10,5 persen, sedangkan PT SMI 7,78 persen.
Dari total pinjaman itu telah direalisasi dari Bank NTT sebesar Rp 61,3 miliar (49,29 persen), sedangkan PT SMI belum terealisasi.
Pinjaman daerah ini akan membiayai sejumlah proyek insfrastruktur jalan, untuk Bank NTT sebanyak 15 ruas jalan di Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Lembata, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Nagekeo.
Sedangkan pinjaman dari PT SMI akan dibangun di 16 ruas jalan di Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Sumba Timur.
Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni kepada wartawan mengatakan, pihaknya masih membahas terkait skenario pinjaman daerah itu. “Pada prinsipnya tidak ada masalah, hanya ada beberapa hal teknis yang harus dipersiapkan secara baik,” tegasnya.
Hal teknis tersebut, lanjut dia, terkait dengan regulasi yang disiapkan pemerintah, karena keterlambatan penandatangan kontrak, sehingga akan berimplikasi pada pengerjaan proyek jalan.
“Pada prinsipnya proyek ruas jalan sudah ditandatangani untuk 31 ruas jalan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maxi Nenabu mengatakan pinjaman dari BANK NTT, terdapat 15 ruas jalan dengan total Rp 150 miliar. “Sejak April sudah berproses. Total yang kami capai 108 KM jalan yang bisa ditangani,” jelasnya. Sedangkan pinjaman dari PT SMI dialokasikan untuk 16 ruas jalan dengan total nilai Rp 189 miliar untuk menyelesaikan jalan sepanjang 153 KM.
“Kami memang diberi tugas berat untuk menyelesaikan jalan Provinsi, tapi kami optimis bisa melaksanakan tugas dari Bapa Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Kami telah membuat roadmap untuk pengerjaan jalan ini yang telah disampaikan kepada DPRD NTT. Targetnya adalah 2021 harus sudah selesai,” senut Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Maxi Nenabu saat memberikan keterangan pers kepada para wartawan di Ruang Media Center, Kantor Gubernur, Selasa (1/9/2020). Turut mendamping Kadis PUPR adalah Kepala Biro Humas dan Protoko Setda NTT, Jelamu Ardu Marius dan Kabag Pers, Pengelolaan Pendapat Umum, Dokumentasi dan Perpustakaan, Diani T.A. Ledo.
Kadis Maxi menjelaskan, dari total 2.650 kilometer jalan Provinsi di seluruh NTT, ada sekitar 906 KM yang dikategorikan dalam kondisi tidak mantap. Artinya dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. Dalam roadmap tersebut, dalam tahun tahun 2020, targetnya ada 450 km ruas jalan provinsi yang diperbaiki. Selanjutnya dalam tahun 2021 akan diselesaikan sisanya.
“Namun di Tahun 2020 ini, kita hanya bisa merealisasikan nanti sampai akhir tahun sekitar 372,74 kilometer. Meleset dari target memang, tapi kami akan berjuang dengan bagian program dalam hal ini Bappelitbangda agar ini nanti tercover di tahun depan. Sehingga tahun 2022 sudah ringan, kami tidak lagi terbebani dengan pekerjaan yang berat-berat,” ungkap Maxi.
Menurut Maxi skenario dalam penyelesaian jalan provinsi tersebut tidak seluruhnya dengan konstruksi aspal hotmix atau Hot Roller Sheet (HRS). Melainkan dikombinasikan dengan Grading Operation (GO) atau pekerasan jalan dengan membuat lapisan berbutir dari sertu gunung atau kali serta GO plus yakni dengan modifikasi struktur, dicampur dengan semen dan zat adiktif. Hal tersebut setara dengan agregat dan konstruksi bina marga.
“Kalau kita menggunakan aspal semua, dibutuhkan dana sebesar Rp 4 triliun lebih. Sementara anggaran kita terbatas. Karenanya, kami buat kombinasi seperti ini. Biayanya terjangkau dan konstruksinya juga sesuai spesifikasi bina marga. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTT hari ini terhadap kondisi jalan yang sangat parah, berlubang dan kubangan. Kalau di tempat yang parah, kita gunakan GO dan GO plus, sementara untuk tanjakan atau critical point kita gunakan HRS ,” ungkap Maxi.
Dikatakan Maxi, penanganan dengan cara tersebut, terutama bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang besar tersebut dan target. Sehingga terjadi perubahan pada kecepatan tempuh dan waktu tempuh. Kalau sebelumnya kecepatannya hanya bisa 10 sampai dengan 15 km per jam, setelah perbaikan akan mengalami peningkatan. Demikian juga dengan waktu tempuh, kalau sebelumnya 4 sampai 5 jam, sesudah perbaikan walaupun dengan kontruskis GO dan GO plus diharapkan ada penurunan waktu tempuh secara signifikan sampai setengahnya.
“Kami punya contoh misalnya di Kabupaten Manggarai Barat, ruas jalan simpang Nggorang-Kondo- Noah yang sebelumnya ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Setelah ditangani dan diintervensi, waktu tempuhnya jadi dua setengah (2 ½) jam. Itu kombinasi antara GO dan HRS, begitupun di tempat-tempat lain. Ke depan kami akan meningkatkan jenis permukaannya,yang ada GO kita tutupi dengan aspal. Tapi minimal kondisi di lapangan sudah berubah,” jelas Maxi.
Terkait anggaran untuk penyelesain ruas jalan Provinsi tersebut, Kadis Maxi menjelaskan ada 3 sumber anggaran penyelesaian yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman daerah. Khusus untuk pinjaman, ada dua sumber yakni dari Bank NTT sebesar 149,7 milliar rupiah untuk 15 ruas jalan dengan panjang 108 km. Pinjaman lainnya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total 189,7 miliar rupiah untuk 16 ruas jalan sepanjang 153 km. Semuanya tersebar di seluruh NTT.
Untuk pinjaman dari Bank NTT sudah dikontrakan sejak bulan April. Sementara dari PT SMI sementara berproses untuk dikontrakan karena masih menunggu rekomendais Amdal dari instansi teknis.
“Untuk DAK, ada dua jenis yakni DAK penugasan khusus untuk menunjang daerah wisata premium Labuan Bajo untuk dua ruas jalan yakni Simpang Noah- Golowelu dan Nggorang-Kondo-Noah-Hita. Juga DAK Regular untuk dua ruas di Timor dari Barate-Manubelon- Naikliu. Minggu lalu,dari Bappelitbanda juga menginformasikan, akan ada penambahan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perbaikan infrastruktur jalan,” kata Maxi.
Terkait kualitas jalan, Maxi menjaminnya karena dilakukan oleh tim laboratorium pengujian teknik jalan Pekerjaan Umum. Dari hasil pengujian, baru ada tindakan administrasinya. Kami menjamin itu dilakukan secara baik.
“Sementara untuk rekanan atau kontraktor yang mengerjakan jalan, kami selalu melakukan pengawasan yang ketat. Kalau ditemukan pelanggaran di lapangan, kami mengambil langkah sesuai prosedur administrasi kontrak. Kalau sesudah teguran tidak ada kemajuan, kami mengambil tindakan administratif sampai pada taraf yang paling tinggi yakni pemutusan hubungan kerja (PHK),” ungkap Maxi.***Aven/Laurens Leba Tukan
