Gubernur Laiskodat: 2021 Kebangkitan Pertanian di NTT

385
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat berbicara dalam Forum Rakor Program Tanam Jagung Panen Sapi dan Penandatanganan MoU antara Pemprov NTT dengan Danrem 161 Wira Sakti Kupang di Hotel Swiss Berlin Kupang, Selasa (1/9/2020). Foto:HumasMN

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi NUA Tenggara Timur (NTT) menaruh perhatian serius terhadap pengembangan sektor pertanian. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan sektor pertanian harus berbenah sehingga bisa memberikan nilai tambah sebagai suplay chain bagi pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini.

“Kalau kita bersinergi maka tahun 2021 dan 2022 bisa jadi kebangkitan pertanian di NTT sehingga mendukung kedaulatan pangan sebagai martabat bangsa ini. Kita harus membawa perubahan bagi pertanian kita. Kerja jangan dengan cara yang biasa-biasa saja.  Pertanian harus bisa jadi suplay chain pembangunan NTT. Kita yang memutuskan dengan bersinergi bersama. Kita punya anggaran, sumber daya manusia, masyarakat, dan lahan serta lembaga tinggi,” sebut Gubernur Laiskodat pada acara Penandatangan MoU Pengembangan Pertanian Terintegrasi Program Tanam Jagung Panen Sapi bersama Danrem 161 Wirasakti Kupang, di Hotel Swiss Berlin Kupang, Selasa (1/9/2020).

Gubernur mengatakan, semua elemen harus turun ke lapangan bertemu para petani, tanaman, dan lahan. “Jangan hanya duduk di kantor, ini adalah ruang bagi kita untuk berkarya bagi petani dan orang banyak. Ibadah yang baik itu adalah berguna bagi banyak orang. Kita ini sudah dapat jabatan dan dibayar oleh negara serta punya wewenang kelola anggaran maka harus bisa kerja dengan baik. Harus berkomitmen agar musim tanam September – April kali ini harus bisa sukses dan berhasil,” ujarnya.

Ia menegaskan, segala bentuk perencanaan dan pengelolaan pertanian tahun 2021 harus disiapkan dari sekarang. “Saya mau kita rencanakan dengan baik agar bisa berhasil tahun 2021. Saya tidak mau ada kegagalan tanam, maka ketersiadaan air kita siapkan bersama pihak Dinas PUPR, siapkan lahannya, libatkan BMKG untuk melihat curah hujan serta tenaga pendamping bersiap dilapangan bersama para petani  dan dengan persediaan pupuk yang memadai,” tegasnya.

Gubernur yang sebelumnya hadir dalam acara wisuda Universitas Nusa Cendana itu menginginkan agar setiap sarjana pertanian punya lahan minimal 1 hektar dan bisa bercocok tanam dengan baik. “Percuma kalau sarjana pertanian tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu dari bidang pertanian karena itu adalah tanggung jawab moral sebagai lulusan akademi yang berkualitas,” katanya.

Ia mengatakan, Program Tanam Panen Sapi juga harus menunjang produktivitas dibidang peternakan. “Ini TJPS kita lakukan agar peternakan juga harus berkembang. Saya mau ke depannya sapi yang dimiliki para peternak itu adalah sapi dengan kualitas dagingnya bagus, sehingga punya peluang besar meningkatkan ekonomi masyarakat,” tegas beliau.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lecky Fredrik Koli mengatakan, Realisasi TJPS sampai 31 Agustus 2020 mencapai 1.435,61 Ha  atau 33% dari total lahan terverifikasi yaitu 4.318,45 Ha atau 14,35 % dari total target 10.000 Ha.

“Rendahnya luas tanam disebabkan pada kurang efektifnya sosialisasi  karena adanya social distancing pada masa pandemi covid-19, proses pengadaan benih juga lamban karena terhambatnya mobilisasi terhambat transportasi, serta revisi anggaran. Sisa lahan 8.564,3 Ha akan ditamami pada musim tanam 1 pada Oktober 2020 – Maret 2021 yang masih ada verifikasi lahan,” jelas Lecky.

Disebutkan Lecky Koli, saat ini benih dan sarana produksi sebagian besar sudah sampai pada petani dan pada musim hujan akan ditanam dan diawasi oleh tenaga pendamping. “TJPS 2021 nanti kita maksudkan untuk memobilisasi masyarakat di musim kering dengan total lahan seluas 38.500 Ha dan kita fokuskan pada 21 kabupaten dengan prioritas di pulau Timor dan Sumba yang angka kemiskinannya cukup tinggi,” ujarnya.

Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya mengungkapkan penandatanganan MoU tersebut demi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat NTT dibidang pertanian. “Saya mengajak kita semua bergandengan tangan dan bersinergi serta berkoordinasi agar TJPS di NTT akan tercapai secara optimal. Juga sistem pengelolaan anggaran dan administrasi harus dijalankan dengan tertib, jujur, trasnparan, dan dapat dipertangunggjawabkan secara akuntabel,” ujarnya.

Untuk diketahui, tujuan dari penandatangan MoU tersebut untuk memperkuat pendampingan tingkat lapangan pada kelompok tani.**HumasMN

Editor: Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap