SOE,SELATANINDONESIA.COM – Hingga hari ini permasalahan seleksi perangka desa belum menemukan solusinya dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pengaduan dari masyarakat terus berdatangan yang diterima Komisi I DPRD TTS hingga mencapai 166 desa.
Kondisi memantik Komisi I DPRD TTS mewacanakan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati TTS Egusem Pieter Tahun.
“Kami di Komisi I akan mewacanakan untuk menggelar RDP bersama bupati. Karena RDP yang kami gelar bersama camat dan kepala desa tidak mendapatkan solusi apapun. Yang ada malah setiap hari kami menerima pengaduan dari masyarakat mengenai hasil seleksi perangkat desa di TTS,” sebut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten TTS, Uksam Selan di kantornya, Selasa (18/8/2020).
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD TTS Lusianus Tusalak. Menurut Lusianus, sejak pengumuman hasil seleksi perangkat desa tanggal 27 Juli 2020 lalu, Komisi I DPRD TTS sudah menerima 166 desa yang mengadu. Pengaduan yang disampaikan beragam mulai dari nilai test praktek komputer, calon perangkat desa yang peringkat satu tapi tidak diakomodir, serta adanya dugaan suap dan beberapa bentuk pengaduan lainnya.
“Dari sekian banyak desa yang mengadu kami dari Komisi I belum mendapatkan solusi yang tepat yang dilakukan pemerintah. Bahkan desa-desa yang masih bermasalah tapi pelantikan tetap dilanjutnya. Kami dari komisi I sudah meminta agar desa-desa yang bermasalah ditunda dulu pelantikannya, tapi yang kami temukan pelantikan perangkat desa tetap dilakukan. Hal inilah yang mendorong kita di Komisi I untuk menggelar RDP bersama Bupati TTS. Karena Rapat Dengar Pendapat (RDP) baik dengan para kepala desa dan camat belum dapat menjawabi persoalam yang terjadi,” terang Lusianus.
Keduanya akan segera mengagendakan untuk digelarnya RDP bersama Bupati TTS. “Wacana RDP yang kita hembuskan mudah-mudahan bisa terlaksana,” harap Uksam dan Lusi.**Paul Papa Resi
Editor: Laurens Leba Tukan
