KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Jajaran Komisaris PT Flobamor telah menyerahkan hasil Audit Inpendent yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atas Uji Tuntas Laporan Keuangan (Due Dilligent) Per 20 September 2018 terhadap kinerja keuangan sebelum pergantian Pengurus baru kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.
“Dalam pertemuan tersebut Pak Gubernur menyampaikan untuk segera dilakukan Audit Investigasi oleh instansi yang berwenang dalam hal ini BPKP dan kami jajaran pengurus mulai Dewan Komisari dan Direksi sudah siap dan sangat mendukung agar segera terlaksana Audit Investigasi tersebut sehingga dapat diketahui permasalahan sesungguhnya,” sebut Komisaris PT Flobamor, Hadi Djawas dalam keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com, Rabu (22/7/2020).
Hadi menyebutkan, langkah itu diambil jajaran komisaris sebagai tindaklanjuti dari pidato Gubernur NTT yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Flobamor, pada saat sidang paripurna 8 Juli 2020 silam. “Ketika dalam sambutannya, Pak Gubernur menyampaikan mendukung dan menyetujui untuk dilakukan audit investigasi bahkan sampai audit hukum dengan tujuan untuk mendalami dan mengetahui permasalahan sesungguhnya,” ujar Hadi.
Tidak hanya itu, Hadi menyebutkan, ia yang mewakili Komisaris Utama, Semuel Haning bersama Direktur Utama dan Direktur Operasi bertemu Gubernur NTT juga melaporkan terkait proses pencairan Kredit Modal kerja 10 Milyar di Bank NTT yang terjadi pada Agustus 2016.
“Pak Gubernur memberikan arahan jika dalam proses pemberian kredit tersebut diketemukan hal yang tidak melalui mekanisme dan prosedur perbankan yang berlaku agar melaporkan pihak berwajib yaitu kejaksaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kententuan hukum yang berlaku,” ujar Hadi.
Terkait perihalitu, Hadi mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan data lengkap dan secepatnya untuk diserahkan ke aparat hukum.
“PT. Flobamor juga meminta ijin kepada Pemegang Saham untuk mempublikasikan hasil kinerja sehingga masyarakat mengetahui perkembangan usaha dan juga kendala-kendala yang dihadapi sehinggga tercipta adanya transparansi untuk tujuan evaluasi maupun perbaikan kinerja serta koreksi bagi pengurus perusahaan,” ujar Hadi.***Laurens Leba Tukan
