KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT menilai, dari empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan Pemerintah Provinsi NTT hanya Bank NTT yang sudah teruji kehandalannya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat NTT dan memberikan kontribusi yang besar pada Pendapatan Asli Daerah.
“Sampai dengan saat ini Pemda Provinsi NTT sudah memiliki empat buah BUMD yakni PT. Bank NTT, PT. Flobamor, PT. Jamkrida NTT dan PT. KI Bolok, namun hanya Bank NTT yang sudah teruji kehandalannya,” sebut juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Drs. Gabriel Manek, M.Si ketika menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar dalam sidang paripurna di DPRD NTT, Rabu (8/7/2020).
Disebutkan, dalam kaitan dengan kondisi Bank NTT saat ini, Fraksi Partai Golkar merekomendasikan kepada OJK Perwakilan NTT supaya terus melakukan pengawasan, memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan kinerja Bank NTT demi menjaga kesehatan Bank NTT dari pelbagai aspeknya.
“Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali sesegera mungkin mengkoordinasikan para pemegang saham agar melakukan penambahan penyertaan modal yang mekanismenya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat pemegang saham guna memenuhi persyaratan jumlah modal inti Bank NTT sebesar 3 trilyun rupiah,” sebut jubir Gabriel Manek.
Fraksi Golkar yang dinahkodai oleh politisi senior Hugo Rehi Kalembu dan H. Mohammad Ansor ini memberikan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan sampai tuntas, guna menyelamatkan kerugian bank NTT sebesar Rp 127 Milyar serta memberi efek jera kepada para pelaku termasuk kalangan internal Bank NTT sendiri.
“Para Direksi dan Komisaris supaya menjaga independensi dan profesionalitas kerja. Juga para Pemegang Saham agar senantiasa menjaga iklim kerja yang kondusif yang memungkinkan penge|olaan bank NTT berlangsung secara independen dan professional,” sebut Gabriel Manek.
Bekas Bupati Timor Tengah Utara ini menguraikan, dalam kondisi serba krisis sekarang ini memang dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, sehingga segala dana dan daya dapat dengan mudah dikerahkan dan disinergikan.
“Pelbagai gagasan terobosan dapat dikemas dengan cepat, tetapi pada tataran implementasi dibutuhkan manajemen persuasif yang memungkinkan inisiasi dan kreativitas muncul serta mencegah, formalitas kerja dan suburnya mental Asal Bapa Senang (ABS) sebagai cikal bakal feodalisme gaya baru yang kita tidak inginkan Bersama,” sebut Gabriel Manek.
Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emiliana J. Nomleni didampingi Wakil Ketua, Dr. Inche Sayuna, Christ Mboeik, dan Alo Ladi serta dihadiri juga oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. ***Laurens Leba Tukan
