SOE,SELATANINDONESIA.COM – Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sudah sangat siap untuk melakukan proses hukum terhadap seluruh temuan yang diperoleh Pansus LKPJ DPRD Kabupaten TTS jika direkomendasikan.
“Jika Pansus rekomandasikan ke kita ya, tentu akan kita proses. Kan kita tunggu ni hasil rekomandasinya. Tapi kalau gak kasih ke kita ya kita diam-diam aja. Kan begitu,” sebut Kapolres TTS AKBP Sandy Aria, SIK usai Rapat koordinasi Pansus bersama Kapolres TTS dan Kejari TTS di DPRD TTS, Rabu (24/6/2020).
Rakor tersebut mendapat respons yang sangat baik dari Kapolres TTS AKBP Sandy Aria, SIK. Menurut Kapolres Sandy Aria, rapat koordinasi ini merupakan hal yang sangat bagus untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam membangun Kabupaten TTS tercinta.
“Rakor ini sangat bagus, ini sangat perlu. Koordinasi dan komunikasi sangat bagus. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kerjasama untuk bangun daerah itu yang perlu diutamakan,” ucap Kapolres Aria.
Kapolres Aria juga berkeinginan untuk bersama dengan Pansus turun lapangan untuk uji petik. “Saya juga mau ikut untuk ke lapangan lakukan uji petik kalau Pansus ajak,” tambah Kapolres Aria.
Ketua Pansus LKPJ, Marten Tualaka menjelaskan, rapat koordinasi bersama Kapolres TTS dan Kejari TTS didasari pada pengalaman hasil kerja Pansus berupa rekomandasi selama ini tidak pernah ditindaklanjuti terutama temuan Pansus dan rekomandasi strategis.
Sehingga, kata dia, Pansus tahun ini benar-benar ingin agar semua temuan yang akan diramu dalam rekomandasi Pansus disamping ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah TTS juga direkomandasi ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika temuan Pansus yang beraroma adanya tindak pidana.**Paul Papa Resi
