DPRD Perlu Dorong Anggaran yang Sensitiv Stunting

240
Ketua Pokja Stunting Provinsi NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – DPRD baik Kabupaten, Kota dan  Provinsi NTT didorong untuk memainkan politik anggaran yang benar-benar sensitiv terhadap pencegahan dan penanganan stunting.

Pasalnya, 70 persen permasalahan stunting adalah masalah gizi sensitive termasuk air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, jaminan sosial, sekolah pengasuhan yang tidak bisa diakses oleh anak dan keluarga yang anaknya stunting.

Demikian dikatakan Ketua Pokja Stunting Provinsi NTT Ir. Sarah Lery Mboeik ketika menanggapi berita tentang penanganan stunting di Kabupaten TTS yang jauh dari harapan.

“Konvegensinya memang belum jalan, tapi Puskesmasnya sudah sangat proaktif. Itu yang harusnya dipahami secara baik akar masalah penyebab stunting,” sebut Lery Mboeik di Kupang, Sabtu (20/6/2020).

Apalagi sebut dia, masih sangat minim jumlah tenaga gizi yang tersedia disetiap puskesmas di NTT. “Stunting ini bisa teratasi kalau ada kesadaran dan pemahaman soal  kerja konvergensi,” katanya.

Bekas anggota DPD RI asal Provinsi NTT ini menambahkan, ada 25 cakupan indikator penyebab anak stunting di NTT sehingga perlu kesadaran serta komitmen politik untuk mau mengakhiri persoalan stunting di NTT.

Sebelumnya diberitakan, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah desa yang dijadikan pilot project penanganan stunting oleh Presiden RI Jokowidodo. Pasalnya, jumlah kasus stunting tertinggi di Kabupaten TTS ada di wilayah itu.

Berbagai program dikucurkan pemerintah untuk pengembangan gizi demi perbaikan taraf hidup masyarakat khususnya menekan laju pertumbuhan jumlah kasus stunting.

Fakta miris ditemukan Pansus DPRD Kabupaten TTS ketika melakukan uji petik atas LKPJ Bupati TTS tahun 2019 di desa Tetaf, Jumat (19/6/2020). Di areal kantor Desa Tetaf terdapat kandang ayam kosong, kolam ikan pun diduga baru diisi ikan, taman holtikultura untuk menunjang pasokan gizi anak pun jauh dari harapan.

“Kita akan undang OPD yang secara teknis menangani persoalan tersebut agar bisa mendapatkan kejelasan,” sebut Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten TTS, Marten Tualaka. ***Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap