KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Kupang, turut memantau penyaluran alat pelindung diri (APD) untuk seluruh tenaga kesehatan yang tersebar di fasilitas kesehatan (faskes) se Kota Kupang.
Acara penyerahan APD yang dibelanjakan menggunakan APBD I Provinsi NTT itu dilakukan di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Kupang di Swiss-Belinn Kristal, Kota Kupang, Rabu (10/6/2020). Turut hadir Ketua DPRD Provinsi NTT Emiliana J. Nomleni, Wakil Ketua DPRD NTT Christ Mbuik, Wakil Ketua Komisi I Jonas Salean, Wakil Ketua Komisi V H. Mohammad Ansor, dan anggota DPRD NTT Christian Widodo, Lily Adoe dan Jan Piter Windi.
Penyaluran APD itu dilakukan simbolis dari Pimpinan DPRD NTT Emiliana Nomleni dan Christ Mbuik kepada Wakil Walikota Kupang dr. Hermanus Man. Selanjutnya, disaksikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, Wakil Walikota Kupang menyerahkan APD itu kepada seluruh pimpinan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Kilinik. Bahkan tidak hanya fasilitas kesehatan milik pemerintah, tetapi fasilitas kesehatan milik swastapun diberikan APD tersebut untuk menyambut new normal yang bakal diberlakukan pada 15 Juni 2020 mendatang.
Ketua DPRD NTT, Emiliana J. Nomleni kepada SelatanIndonesia.com mengatakan, bantuan APD itu merupakan bagian dari realisasi anggaran yang disetujui oleh DPRD NTT sejak awal yaitu sebesar Rp 104 miliar sebagai bagian dari penanganan Covid-19 mulai APD dan berbagai hal lain.
“Namun dalam perjalanan ada revokusing dan realokasi anggaran sehingga yang terpakai sebanyak Rp 100 miliar untuk penanganan Covid-19. Mungkin saja ini belum sempurna tetapi, apa yang ada ini yang terus dikawal oleh DPRD, sehingga semua yang dialokasikan ini bisa digunakan oleh tenaga medis untuk pelayanan kepada masyarakat,” sebutnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini mengatakan, penyerahan itu merupakan tahap kedua setelah tahap pertama yang dilakukan langsung ke Dinas Kesehatan, namun setelah dilakukan evaluasi DPRD NTT menilai tidak eveketif.
“Kali kedua ini kita serahkan langsung ke Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dan ini berlaku untuk seluruh Kabupaten dan Kota se NTT. Kemarin kita lakukan hal yang sama di TTS, dan para Kepala Puskesmas datang ambil sendiri. Di Flores dan Sumba juga dilakukan hal serupa, dan kami pastikan bahwa semuanya sampai ke tangan yang tepat,” katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, H. Mohammad Ansor saat itu mengatakan, penyerahan APD itu merupakan bagian dari program penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan NTT, selain program Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi. “Sebagai mitra Komisi V DPRD NTT, kita dengan Dinas Kesehatan NTT sudah menyepakati bahwa selain penyerahan APD, juga akan dilakukan rapid test masal terutama di tiga kabupaten dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi yaitu Kota Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Manggarai Barat,” sebutnya.
Politisi senior Golkar NTT ini mengatakan, khusus Kota Kupang, disarankan agar rapid test masal dilakukan secara selektif terutama pada kelurahan-kelurahan yang sudah ada pasien positif Covid-19. “Juga dilakukan pada fasilitas umum seperti pasar, palabuhan, bandara, dan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan Covid-19 di Kota Kupang,” sebut Ansor. ***Laurens Leba Tukan
