LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM-Menyoal adanya penundaan rapat evaluasi BUMDesa Bungamuda, Kecamatan Ile Ape, Kabuaten Lembata secara tiba-tiba dengan alasan belum beresnya administrasi membuat Forum Peduli Lewotana (FPL) Bungamuda-Batam bersikap.
Ketua Forum Peduli Lewotana (FPL) Bungamuda-Batam, Yohanes M. Vianney Gesi mengatakan, penundaan rapat evaluasi ini harus cepat disikapi serius supaya dalam waktu dekat harus sudah berjalan.
Kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (29/5/22) siang, Yohanes menjelaskan, masalah BUMDesa menjadi persoalan serius, pasalnya dari pemberitaan media dan informasi yang beredar disinyalir ada indikasi penyalagunaan keuangan.
Perihal adanya indikasi penyalagunaan keuangan tersebut, ia menegaskan bahwa kepala desa secepatya mengambil kebijakan, mengingat pengurus BUMDesa diangkat menggunakan SK Kepala Desa.
“Kepala desa harus cepat ambil kebijakan. Ini masalah serius. Kalau tidak maka akan terus berkepanjangan dan kita semua pasti rasa malu dengan desa-desa lainnya,” ujarnya.
Lebih jauh, disebutakan Yohanes, jika dalam hasil keputusan rapat evaluasi ditemukan adanya penyalagunaan keuangan dan menimbulkan kerugian bagi BUMDesa dan Pemerintah Desa, maka menurut dia, sebaiknya di berhentikan.
“Kalau nanti hasil evaluasi ada temuan dan ada kerugian maka kepala desa kasih berhenti atau pecat saja pengurus itu,” ujarnya.
Tidak sampai disitu, dirinya juga menyatakan, selain memberhentikan pengurus yang ketahuan korupsi pengurus yang bersangkutan juga harus mengganti semua kerugian yang ditimbulkan dari praktek korupsi seperti itu.
Ketua BPD Desa Bungamuda, Falvianus Gawi Kolimaking kepada media, Jumat (29/5/2020) pagi, meyampaikan, secepatnya akan berkomunikasi dengan kepala desa supaya evauasi bisa berjalan.
Ia juga memandang perlu untuk lalukan evaluasi, sebab ini lembaga yang punya peranan vital dengan pertumbuhan ekonomi warga desa. “BUMDesa ini sangat penting, karena itu kalau ada masalah seperti ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang transparan sehingga ribu ratu dan lewotana menjadi tau titik maslahnya seperti apa,” sebut dia.
Falvianus juga meghimbau, pengurus BUMDesa segera lengkapi dokumen evaluasi sebab ini evaluasinya selama satu tahun, sehingga semuanya perlu disiapkan lengkap tanpa terkecuali supaya dalam rapat evaluasi nantinya semu bisa dibuktikan dengan valid.
Merespon adanya tuntutan dari Forum Peduli Lewotana (FPL) Bungamuda-Batam, Ketua BUMDesa Bungamuda, Frans Lebe Kolimaking menjelaskan, semua dokumen BUMDesa sebagian besar sudah rampung tapi perlu di maping lagi menjadi lebih detail.
“Sebagian besar sudah semua, tapi perlu dipisahkan lagi supaya lebih detail. Kita pisahkan pake per bulannya supaya lebih mudah untuk dipaparkan”, jelasnya.
Lanjutnya, administrasi yang belum berse itu untuk sementara sedang dilakukan pembenahan bersama tenaga teknis yang paham administrasi, pasalnya pengurus BUMDesa rata-rata masih baru dengan manajemen dan sistem kelola lembaga seperti yang moderen.
Dirinya juga meminta agar siapa saja saat memberikan tanggapan atas persoalan BUMDesa teta menjaga etika, jangan menyerang pribdi orang. “Semua orang tidak perlu panik dengan urusan BUMDesa sebab setelah tiba di kampung di awal bulan Juni akan dilakukan rapat internal bersama, setelah itu hasilnya disampaikan ke publik, termasuk pemerintah, BPD dan masyarakat,” ujarnya optimis.*)Teddy
Editor: Laures Leba Tukan
