Petrus Gero: Alihkan Dana Mobil Dinas Pimpinan DPRD dan Bimtek untuk Covid-19

1121
Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero, S. Sos

LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM – Ketua DPRD Kabupaten Lembata Petrus Gero, S.Sos mengatakan, demi mengantisipasi dan mencegah pandemi Covid-19 di wilayah itu, dan melihat alokasi anggaran daerah yang begitu terbatas, maka rencana pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kabupaten Lembata yang sudah dianggarkan sejak bulan Juni 2019 lalu, dapat dialihkan untuk kepentingan masyarkat yaitu membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19.

Petrus Gero mengatakan itu dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata, Jumat (27/3/2020). Selain biaya pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD, Petrus Gero mengatakan, dana bimtek untuk DPRD juga dapat diambil untuk mendukung penambahan dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Lembata.

“Langkah-langkah berani ini harus diambil karena anggaran untuk biaya tak terduga (BTT) dari Pemda Lembata tidak cukup karena relatif kecil yakni hanya sebesar Rp 1,7 miliar,” sebut politisi muda Partai Golkar ini.

Wakil Bupati Lembata Dr. Thomas Ola Langoday saat memimpin rapat Forkopimda itu mengatakan, mengingat Lembata merupakan kabupaten satu pulau, sehingga pemerintah daerah perlu melockdown secara terbatas untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Lockdown terbatas akan diberlakukan mulai tanggal 1-15 April 2020,” ujar Wabup Langoday.

Dikatakannya, transportasi laut seperti Pelni, ASDP, Transportasi Laut Rakyat dari Larantuka, Adonara tujuan Lembata ditutup. “Sedangkan alat transportasi laut seperti kapal yang membawa atau mengangkut kebutuhan pokok masyarakat tetap diberikan ijin untuk beroperasi,” ujar Wabup Langoday.

Dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tapobali, AP, MT diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT agar secepatnya memberikan rekomendasi lockdown terbatas. “Jadi untuk pemberlakuan lockdown kita harus kordinasikan dulu karena harus mempertimbangkan lagi masalah kebutuhan logistik di wilayah Kabupaten Lembata,” sebutnya.

Rapat itu selain dihadiri oleh unsur Forkompinda, hadir juga Pegiat LSM, Tokoh Agama, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.*) Lagamaking

Editor: Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap