ADONARA,SELATANINDONESIA.COM – Pastor Paroki Ritawolo di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Rm. Markus Kapitan, Pr mengatakan perekonomian masyarakat di Kecamatan Adonara Barat tidak bisa berkembang dengan cepat karena faktor infrastruktur jalan yang masih banyak dalam kondisi rusak.
“Padahal, Adonara Barat adalah daerah yang sangat subur, yang menjadi kantong berbagai jenis komiditi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun karena kondisi jalan yang rusak sehingga masyarakat susah membawa hasil komoditi ke luar untuk dijual, dan ini menjadi penghambat tumbuhnya perekonomian masyarakat,” ujar Rm. Markus Kapitan, Pr ketika berbicara dalam forum Musrembangcam Adonara Barat di Waiwadan, Kamis (19/3/2020).
Kesempatan itu, Rm. Markus Kapitan juga mengahimbau kepada seluruh peserta Musrembangcam Adonara Barat agar jangan mengedepankan ego wilayah masing-masing dalam mengusulkan program prioritas. “Mari kita sama-sama mengusulkan dan memperjuangkan program prioritas yang membawa dampak bagi banyak orang, bukan hanya desa atau wilayah tertentu saja,” ujar Rm. Markus Romo menambahkan kalau
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Flores Timur Raimundus Boli Pehan saat itu mengatakan, dari usulan yang disampaikan dlam Musrembangcam ini disinkronkan dengan Permendagri Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. “Momentum Musrembangcam hari ini semua usulan prioritas kemudian disinkronkan dengan program-program turunan dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten, kemudian dimasukan di E-Planing, kemudian untuk mendanai atau tidak itu nanti dibagian penganggaran,” ujar Raimundus Boli.
Politisi Partai Gerindra yang terpilih dari Dapil III yang meliputi Adonara Barat, Adonara Tengah dan Wotanulumado ini menjelaskan, pada bagian penganggaran nanti, tergantung ususlan prioritas yang masuk hari ini di E-Planing. Selanjutnya kata dia, di tingkat Kabupaten nanti, apakah usulan itu masuk skala prioritas tahun 2021 atau tidak. “Ususlan boleh banyak tetapi prioritas mendanai kegiatan itu tergantung prioritas yang dimasukan dalam Reancana Kegiatan pemerintah daerah (RKPD ) Kabupaten Flotim,” sebutnya.
Raimundus menjelaskan, hal lain yang menjadi pendasaran adalah pertimbangan pagu anggaran. “Kalau dokumen prioritas atau dokumen RKPD yang diusulkan hari ini dimasukan dalam RKPD maka dengan sendirinya ekstimasi penganggarannya sudah ada di E-Badjeting. Shingga tinggal saja menghasilkan dokumen yang bermuara pada Kebijakan Umum Anggaran dan Platfom Anggaran Sementara (KUA-PAS),” katanya.
Ia menambahkan, setelah itu akan ada tahapan persetujuan melalui pembahasan di DPRD dan Pemerintah. “Sehingga kekuatan alokasi anggaran untuk didanai atau tidak didanai tergantung pembahasan di DPRD bersama Pemerintah Daerah melalui badan anggaran, nanti Badan Anggaran DPRD akan membahas dengan tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap RKPD kabupaten Flotim,” jelasnya.
Raimundus menjelaskan, para anggota DPRD kabupaten Flotim punya kesempatan ketika di paripurna DPRD. Dikataknnya, saat itu baik secara keseluruhan atau Gabungan Komisi melibatkan semua Fraksi. Di bagian pandangan-pandangan umum itu kami menyampaikan masukan-masukan yang berhubungan dengan usulan kegiatan dan penganggaran, tetapi teknis untuk mengatakan itu ada di Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tetapi Badan Anggaran yang merupakan keterwakilan DPRD turut mepertimbangkan paripurna dari gabungan partai.
“Sebagai putra yang dipercayakan dari daerah pemilihan tiga tentu saya mempunyai moril untuk memperjuangkan program prioritas dari dapil tiga dan salah satunya kecamatan Adonara Barat,” katanya.
Raimundus juga menyampaikan, pada tahun 2020 ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Flotim sudah menetapkan pembangunan jalan penghubung antara Waiwadan (Adonara Barat)–Lite (Adonara Tengah)-dan Waiwerang (Adonara Timur). Sedangkan di Kecamatan Wotanulumado yakni jalan penghubung Mewet-Demon Dei, dan jalan penghubung antara Waiwadan-Tonuwoten- Watobaya (di dalam kecamatan Adonara Barat).
Koordinator Tim Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Flotim, Feliks Suban Hoda saat itu mengatakan, dari keterbatasan anggaran di Kabupaten Flotim pihaknya akan menyandingkan program prioritas dari kecamatan lain, sehingga semua usulan program ini tidak berpatokan pada bukan program prioritas desa tapi prioritas kewilayahan.
“Makna prioritas kewilayahan itu artinya desa di dalam kecamatan dan desa antar kecamatan bisa punya prioritas yang sama. Kesamaan prioritas kecamatan karena pendekatan kewilayahan itu maka bisa mempertemukan itu,” katanya.
Dikatakan Feliks, kegiatan Musrembangcam kini memiliki nuansa yang baru karena BP4D baru memulai tahun ini karena seluruh usulan kegiatan itu sudah masuk dalam aplikasi, semenara ini dientri dalam kecamatan melalui desa.
“Kita berharap tahun depan itu mulai dari desa sendiri maka ada usulan kegiatan dari desa ialah penguatan kapasitas aparatur desa sehingga segala usulan itu murni dari desa tersebut dan kita kawal secara pengarsipan secara tertib sehingga tidak ada tertinggal dalam perencanaan.*)Eman Mawar
Editor: Laurens Leba Tukan
