(KUPANG,SELATANINDONESIA.COM) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT Thomas Tiba Owa, S.Ag atau yang akrab disapa Toti bertekad penuh untuk memperjuangkan berbagai keterbatasan yang ditemukan ketika bersama Ketua Komisi II DPRD NTT dan anggota melakukan peninjauan pada UPT Pembibitan ternak dan produksi makanan ternak di Instalasi Boawae Kabupaten Nagekeo, Kamis (13/2/2020).
Dalam keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com di Kupang disebutkan, setelah melihat langsung kondisi instalasi itu, Toti meyebutkan, harus ada kajian beban kerja yang jelas sehingga harapan dari target bisa terjawab. “Tenaga kerja harus yang profesional pada bidang ini. SDM manjadi hal yang sangat penting. Juga manajemen pengerjaan dan sistem pengelolaan harus difasilitasi baik. Tenaga manusia boleh kurang namun dapat di dukung dengan perlengkapan tambahan yang memadai,” sebutnya.
Politisi senior Golkar NTT ini juga mengatakan, air menjadi sumber sehingga ia meminta pengelola agar qmenyiapkan laporan resmi guna di back up pada rapat komisi. sekembali. “Target pendapatan harus jelas dan segala temuan dilapangan ini akan menjadi catatan penting kami yang akan dicari jalan keluar agar persoalan ini segera terselesaikan,” sebut Toti.
Ketua Komisi II DPRD NTT Kasimirus Kolo mengatakan, ternak di Boawae berbeda dengan ternak di Timor yang kering, sehingga sapi nampak kurus. Namun, di Noawae, Nagekeo ini pakan disini cukup tersedia sehingga instalasi ini perlu didorong agar target PAD minimal mencapai 90%.
Kasimirus Kolo mengatakan, kunjungan tersebut guna melihat secara langsung kondisi obyektif pada instalasi tersebut yang mana tujuan pembangunannya adalah untuk peningkatan pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat. “Ada tujuh kelompok yang kerjasama dengan instalasi Boawae untuk bagi hasil, namun jika tidak ada hasil maka apa yang mau dibagi, untuk itu perlu dikontrol secara baik bagi kelompok-kelompok ini,” katanya.
Kepala UPT Pembibitan Ternak dan PPT Provinsi NTT Bambang Permana menyebutkan, penyedian pakan ternak di lokasi itu masih terkendala soal keterlambatan karena menggunakan sistem lelang yang memakan waktu cukup lama. “Bulan Januari-Maret kami dapat membuat pakan sendiri, namun pada bulan April sampai Juni kami mengalami kekosongangm pakan karena keterlambatan lelang sehingga terpaksa kami harus jual babi untuk kasih makan babi untuk mengisi kekosongan tersebut,” sebutnya.
Ditambahkan, pada bulan Agustus baru tersedia pakan, itupun rekanan hanya mampu memenuhi 41,44% atau 24 ton dari 60 ton sehingga yang sisa dikembalikan.
Sergi Wea, Ketua Instalasi mengatakan, Instalasi ternak Boawae juga mengalami beberapa hambatan dalam mengurusi instalasi Boawae. Dikatakannya, saat ini instalasi tersebut hanya diurus oleh sembilan orang yang mestinya harus diurus oleh 25 orang. “Ini sangat berat oleh para tenaga kerja sehingga kami minta bantuan tambahan tenaga kerja karena kami sembilan orang bukan saja harus mengurus 2 jenis ternak namun juga mengerjakan hijauan makan ternak (HMT) tambahan untuk ternak seluas 44,5ha. Air juga bermasalah, kami minta agar bisa diberikan sumur bor. Masalah lain yakni pagar pembatas yang selalu dirusak masyarakat yang ingin memasukan ternaknya ke dalam kawasan instalasi ini,” ujar Sergi.
Turut serta dalam kunjungan itu diantaranya anggota DPRD Patrianus Lali Wolo, Cornelis Feoh, Johanis Lakapu, Obet Naitboho, Reni Marlina Un, Dominikus A. Rangga Kaka, Moh. S. Puarake, Bernardinus Taek, Maria Nuban Saku, dan Paulinus Yohanes Nuwa Veto.***Laurens Leba Tukan
