KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini punya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong percepatan akses dan memberikan literasi keuangan bagi masyarakat NTT khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Lembaga ini bakal dikukuhkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di Desa Otan, Kcamatan Semau, Kabupaten Kupang, pada 27 Agustus 2021 mendatang.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara, M.Si mengatakan, pandemi Covid-19 dengan tree impact (epidemeologi, ekonomi dan sosial) dan juga Siklon Tropis Seroja (STS) di Provinsi NTT, menempatkan masyarakat dan daerah kepulauan dengan potensi tinggi ini pada fakta menghadapi tantangan yang luar biasa. “Kondisi ini menuntut ketangguhan untuk keluar sebagai pemenang, memastikan tetap terjadinya pertumbuhan dalam macam aspek termasuk ekonomi; suatu frasa yang menunjukan bekerjanya suatu pemerintahan dalam multi aspek dan dimensi termasuk aspek keuangan yang berkontribusi pada pencapaian standar kehidupan berpemerintahan seperti indikator makro ekonomi dan pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB dan lainnya,” sebut Dr. Lery Rupidara dalam press confrence di Lantai 5 Gedung Bank NTT, Senin (23/8/2021).
Rupidara yang didampingi Kepala OJK Provinsi NTT Bapak Robert Sianipar, Kepala BI Perwakilan NTT Bapak I Nyoman Iriawan Atmaja; Dirut Bank NTT Bapak Alexander Riwu Kaho; Kakanwil DJPB NTT Bapak Tri Budhiawan menyebutkan, optimisme harus tetap ada. Angka kemiskinan per Maret 2021 turun 0, 22% menjadi 20, 99% dari 21,21% pada September 2020. Bahkan, sebutnya, ekonomi bertumbuh menjadi 4,22% pada triwulan II 2021 (y-on-y) dan 5, 03% (q-to-q). “Melanjutkan optimism ini merupakan tanggungjawab semua elemen baik itu pemerintah, masyarakat dalam arti luas maupun swasta/dunia usaha. Tidak sekadar dengan kerja birokrasi, tetapi juga kerja adhokrasi, kerja profit oriented dan kerja spontanitas non transaksional politik dan ekonomi yang interaktif dan integratif memroduksi macam sumber daya dan nilai yang diperlukan bagi mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan daerah,” ujar Lery Rupidara.
Dijelaskannya, dengan visi NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dibawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Joseph A Nae Soi mengintegrasikan semua gerak bagi mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan daerah tersebut.
“Dalam spirit kerja sistem tersebut, terdapat apa yang disebut target percepatan akses keuangan daerah yang dibantu fasilitasi dan wujudkan melalui macam kelembagaan dan salah satunya adalah apa yang disebut Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah disingkat TPAKD. Merupakan suatu pencapaian ketika kelembagaan/organisasi TPAKD ini telah terbentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT. Sekalipun lembaga atau persisnya organisasi bukan jaminan akhir tetapi hal ini jelas memengaruhi suatu proses dan karena itulah maka dengan telah terbentuknya organisasi TPAKD di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT itu merupakan suatu pencapaian,” katanya.
Dr. Leri mengatakan, pengukuhan TPAKD ini selain memenuhi aspek administratif juga motivasional demi berkinerja tinggi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki masyarakat dan daerah melalui peningkatan akses keuangan daerah dan perekonomian daerah.
Acara pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT oleh Gubernur Laiskodat dirangkai dengan sejumlah kegiatan riil keuangan/pembiayaan dan perekonomian masyarakat dan daerah dengan prinsip kolaboratif, partisipatif, susteinability. “Orientasi dampak positif antara lain oleh unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota termasuk kecamatan dan desa, lembaga ekonomi, lembaga keuangan bank dan bukan bank, koperasi, dunia usaha, macam capacity building, merangkai produser-buyer-off taker, marketplace, penyerahan bantuan macam bantuan, penyerahan kredit, rekening pelajar, pelaksanaan vaksinasi dan juga lomba,” jelasnya.
Selain untuk akses materil perekonomian dan keuangan/pembiayaan, juga untuk meningkatkan literasi khalayak umum akan keuangan sebagai sektor penopang perekonomian.
Penyelenggara kegiatan dimaksud dimotori Pemerintah Provinsi NTT dibawah koordinasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, BPD Bank NTT, KPw Bank Indonesia Provinsi NTT, DJPb Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Kupang termasuk Kecamatan Semau dan Semau Selatan, serta Pemerintah Desa Otan dan Desa Uitiuhtuan di Semau Kabupaten Kupang.
“Pengukuhan tanggal 27 Agustus 2021 nanti didahului beberapa hari dengan rangkaian kegiatan capacity building, penyerahan bantuan, vaksinasi, pembiayaan, kredit, lomba dan transaksi komoditi unggulan daerah,” katanya.
Dikatakan laery Rupidara, keberlanjutan dengan partisipasi masyarakat merupakan sasaran besar yang ingin dicapai melalui kegiatan di Desa Otan Pulau Semau ini. “Kegiatan ini memang di bawah payung TPAKD tetapi tidak sekadar oleh dan untuk TPAKD tetapi keuangan dan perekonomian dalam arti luas dengan partisipasi semua elemen masyarakat dan daerah. Berharap tidak hanya terwujudnya aspek administratif dan kelembagaan tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat, keberlanjutan program kegiatan dan manfaat praktis bagi pemulihan ekonomi,” jelasnya.***Laurens Leba Tukan
Komentar