KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Desas desus politik tentang bergabungnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang bergabung dengan partai Golkar disambut gembira Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Golkar NTT tentu saja amat berbangga kalau Pak Jokowi akhirnya pasti dan resmi bersama Golkar,” sebut Ketua Bappilu yang juga Wakil Ketua Bidang Media dn Penggalangan Opini DPD I Golkar NTT, Frans Sarong kepada wartawan di Kupang, Senin (18/3/2024).
Lalu apa posisi sepantasnya bagi Jokowi di Golkar? “Saya kira petinggi DPP Golkar di Jakarta sangat piawai menarasikan judul posisinya yang nyaman dan sepantasnya bagi Pak Jokowi,” sebut Frans sarong.
Wartawan senior yang purna tugas dari Harian Kompas ini mengatakan, keluarga besar Golkar NTT sudah dengan opsi tunggal, yakni tetap mendorong dan mendukung Pak Airlangga Hartarto kembali memimpin Golkar lima tahun ke depan. “Hingga hari hari ini dukungan dari keluarga besar Golkar NTT bagi Pak Airlangga Hartarto bisa dipastikan aklamasi,” tegas Frans Sarong.
Ia menjelaskan pertimbangan mendasar Golkar NTT tegak lurus kepada Airlangga Hartarto lantaran Airlangga adalah Ketua Umum Golkar yang humble, hangat dan merekatkan. “Lebih dari itu, kepemimpinan Pak AH layak dengan apresiasi tinggi. Salah satu contohnya, masalah faksi yang potensial merupakan kelemahan Golkar, tak meriak apalagi mencuat selama kepemimpinan Pak AH,” katanya.
Selain itu, prestasi paling anyar adalah capaian Golkar melalui pemilu 2024 ini. “Raihan suara Golkar secara nasional di kisaran 15 persen. Capaian itu tentu saja sebagai lonjakan luar biasa jika mengingat kembali elektabilitas Golkar yang hanya sekitar 8-9 persen per Agustus – September 2023, berdasarkan survei lerbagai lembaga,” ujarnya.
Dikutip dari detik.com, sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, Golkar memiliki aturan main yang sulit dipenuhi Jokowi jika ingin menjadi ketua umum. Salah satunya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar yang mengharuskan calon ketua umum menjalani kaderisasi minimal lima tahun.
Hal itu pula yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie belum lama ini. “Ada aturan, mesti menjadi pengurus minimal lima tahun,” kata Aburizal.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa. Ia memaparkan, ada banyak syarat yang harus dipenuhi Jokowi jika ingin menjadi Ketua Umum Golkar.
Merujuk AD/ART, calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus pusat atau provinsi selama satu periode penuh dan aktif dalam kepengurusan Golkar selama lima tahun terakhir.
Calon ketua umum juga harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemilik suara. “Ada juga klausul pernah mengikuti pelatihan Golkar. Untuk menjadi ketua umum Golkar itu syaratnya cukup banyak,” kata Erwin.
Jelang Munas pada Desember 2024, sejumlah nama mulai masuk bursa bakal calon ketua umum. Mulai dari dorongan agar Airlangga Hartarto kembali memimpin hingga Agus Gumiwang Kartasasmita.***Laurens Leba Tukan/dtc
Komentar