PALANGKARAYA,SELATANINDONESIA.COM – Para mahasiswa asal Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan mendesak Pemerintah Kabupaten Nduga agar segera merealisasikan anggaran untuk biaya Pendidikan dan pemondokan.
Pasalnya, sejak 20 Juni 2023 para mahasiswa sudah melayangkan tuntutan dan desakan kepada Penjabat Bupati Nduga dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata kabuoaten Nduga tetapi tidak direspons hingga saat ini.
Dalam keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com, Jumat (7/7/2023) disebutkan, seluruh mahasiswa Nduga memiliki legalitas kewenangan yang sama. Sehingga pemerintah daerah dan mahasiswa bersama mengelola database untuk memberikan bantuan dana study dan pemondokan kontrakan yang menjadi hak dan kewajiban mahasiswa.
“Kami berhak memantau Pemerintah Kabupaten Nduga dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bidang strategis yang siap memprioritaskan pendidikan yang mampu mengasetkan SDM. Karena Kabupaten Nduga adalah kabupaten yang Indeks Pembangunan Manusianya terendah termiskin, terbelakang dari daerah-daerah lain,” tulis Alte Giwajangge, Ketua Umum DPC Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga (IPMN) se Kalimantan dalam keterangan tertulisnya.
Disebutkan Alte, Kabupaten Nduga memang memiliki konflik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat kompleks. “Kami sadar akan konflik tersebut tetapi karena kami merupakan tulang punggung bangsa dan negara ini, dan kita adalah bagian dari kontrol sosial, maka pemerintah Kabupaten Nduga perlu memperhatikan masalah Pendidikan. Sektor Pendidikan harus diutamakan karena Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Seperti kata Nelson Mandela Presiden Afrika Selatan 1994-1999. Demikian pula proses pemanusiaan manusia menuju lahirnya insan yang bernilai secara kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, pendidikan masih mengalami dehumanisasi atau tidak memanusiakan manusia,” sebutnya.
IPMN melihat latar belakang Pendidikan dan SDM Kabupaten Nduga masing sangat rendah. Maka, pemerintah Kabupaten Nduga melalui dinas terkait dalam mengambil kebijakan dan pengelolaan keuangan para sector pendidikan tidak bisa dimain-mainkan dengan atas kehendak dan sesukanya sendiri. “Harus memiliki program kerja yang unggul untuk prioritaskan SDM di dalam Pendidikan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” ujar Alte Giwajangge.
Ia merincikan, kondisi mahasiswa Nduga diluar dari Tanah Papua sedang diusir keluar dari rumah kontrakan karena masa tanggal jatuh tempo sudah lewat dari 2 bulanan. Bahkan, segala aktivitas perkuliahan berhenti dikarenakan membutuhkan biaya yang harus dibayar seperti KKN, PKL, PPL, Penelitian dan wisuda. “Dengan kondisi ini sangat memohon dan berharap agar pemerintah daerah bisa mengatasi dengan tindakan yang tepat,” katanya.
Disebutkan, mahasiswa Nduga di Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan diluar negeri membutuhkan peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana biaya study dan pemondokan kontrakan.
“Peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dana kepada pelajar dan mahasiswa Nduga sangat diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan kualitas sumber daya manusianya,” sebut dia.
Alte Giwajangge menyebut, dengan melihat dan memantau mahasiswa yang sedang menuntut haknya sementara pemerintah jalan tanpa mendengar keluhan mahasiswa maka, mahasiswa Nduga melalui pengurus IPMNI bahkan HPMN se-Indonesia menyepakati dan menyampaikan beberapa tuntutan menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan pemerintah Nduga.
Sejumlah tuntutan itu diantaranya:
1.Kami pengurus se-Indonesia sepakat dan meminta pemerintah Nduga segera mencairkan dana bantuan study dalam waktu yang terdekat berhubung kebutuhan mahasiswa.
- Kami mahasiswa Nduga se-Indonesia menolak apabila ada isu bahwa dana biaya pemondokan/ kontrakan akan cair terlebih dahulu sebelum tidak ada penjelasan dana biaya study, harus satu paket.
- Tidak ada alasan dengan masalah lain kami mahasiswa Nduga hanya meminta dan menuntut hak kami yaitu bantuan studi segera penyaluran dalam waktu terdekat.
- Apabila pemerintah Nduga tidak melakukan proses pencairan hingga bulan Juli 2023 maka kami mahasiswa Nduga siap turun di daerah dan akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan, bahkan kami akan pasang api di media resmi bahkan lokal serta bahwa ke ranah hukum.
Penjabat Bupati Nduga Drs. Edison Gwijangge yang dihubungi SelatanIndonesia.com, Jumat (7/7/2023) lewat handphone belum memberikan keterangan. Demikian juga dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga Elias Kogeya juga tidak merespon sejumlah pertanyaan yang disodorkan SelatanIndonesia.com.***Laurens Leba Tukan
Komentar