Dalam satu tarikan napas kebijakan, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyerahkan SK kepada 1.380 CPNS dan melepas 258 ASN yang memasuki masa pensiun. Di balik simbol seremoni itu, terhampar pekerjaan rumah birokrasi yang menanti jawaban.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Ribuan pasang mata tertuju ke panggung utama GOR Flobamora Oepoi, Kupang, Kamis pagi (12/6/2025). Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, mengenakan seragam Korpri. Di tangannya, selembar SK ditujukan kepada generasi muda yang baru saja diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024. Di sisi lain panggung, nama-nama ASN yang akan memasuki masa purna bakti diumumkan, disambut tepuk tangan haru dan musik pengiring yang syahdu.
“Menjadi ASN bukanlah sekadar memenuhi administrasi. Ini soal pilihan untuk mengabdi dan melayani,” ujar Gubernur Melki dalam pidatonya yang bernada tegas sekaligus reflektif.
Hari itu, Pemerintah Provinsi NTT mengangkat 1.380 CPNS dan secara resmi melepas 258 PNS yang pensiun pada periode Januari hingga Juni 2025. Momen ini menjadi titik temu antara yang memulai dan yang mengakhiri tugas sebagai abdi negara.
Di hadapan para calon birokrat baru, Gubernur Melki menekankan bahwa ASN masa kini dituntut tak hanya setia dan patuh, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Ia menyebut transformasi budaya birokrasi yang tengah dibangun: bersih, efisien, dan responsif. Nilai-nilai ASN, kata Gubernur Melki, mesti tercermin dalam akronim BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“ASN NTT ke depan harus bisa berpikir digital, bukan manual. Harus melayani dengan hati dan hasil kerja, bukan sekadar hadir dan absen,” katanya.
Namun di balik seremoni itu, terbentang tantangan klasik yang belum sepenuhnya tertangani. Dalam laporan Kepala BKD Yosef Rasi, Gubernur Melki menyampaikan bahwa 56 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT masih terserap untuk belanja pegawai. Sementara belanja publik hanya mencapai 40 persen. Komposisi ini menjadi salah satu indikator inefisiensi struktural yang terus membayangi tata kelola pemerintahan daerah.
“Kita targetkan PAD mencapai Rp2,8 triliun pada 2026. Tapi angka itu tidak akan bermakna bila ASN hanya mengandalkan rutinitas tanpa hasil kerja yang nyata dan terukur,” ucap Melki, menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi berbasis kinerja.
Antara Regenerasi dan Reposisi
Seremoni CPNS dan purna bakti kerap dianggap seremonial belaka. Tapi bagi Gubernur Melki, momentum ini juga strategis: memastikan regenerasi ASN yang sejalan dengan visi pembangunan. Sejak dilantikGubernur Melki Laka Lena menaruh perhatian besar pada kualitas SDM birokrasi. Ia tak hanya bicara tentang angka-angka pegawai, tetapi juga tentang karakter dan etos pelayanan.
Sementara itu, para PNS yang dilepas dalam suasana haru menyambut fase hidup baru. Gubernur Melki menutup pidatonya dengan ungkapan terima kasih atas pengabdian mereka yang telah menorehkan jejak dalam sejarah pembangunan daerah.
“Masa pensiun bukan akhir dari segalanya. Ini hanya babak baru, tempat Bapak-Ibu bisa tetap menjadi inspirasi sosial dan moral bagi generasi penerus,” ujar Gubernur Melki.
Dalam acara tersebut hadir pula para asisten Sekda, staf ahli gubernur, pimpinan perangkat daerah, dan ratusan pegawai negeri yang menjadi saksi atas kelanjutan siklus pelayanan: yang datang dengan semangat, dan yang pergi dengan kenangan.
#AyoBangunNTT bukan sekadar slogan. Bagi Melki dan Johni, ini adalah ajakan kerja keras yang konkret dimulai dari birokrasi, dijalankan oleh manusia-manusia yang memilih mengabdi.*/Fara Therik/Laurens Leba Tukan
Komentar