Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang mengecam pengusiran pemuda Kristen di Sukabumi dan mengajak bangsa ini meniru toleransi NTT.
JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah aroma kedamaian yang biasa menyelimuti bulan-bulan setelah Lebaran, kabar dari barat Pulau Jawa mencederai rasa kemanusiaan. Sekelompok pemuda Kristen yang sedang melakukan ret-ret di sebuah rumah singgah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, dibubarkan paksa. Tidak hanya dibubarkan, rumah singgah itu bahkan dirusak oleh massa.
Video kejadian itu viral di media sosial. Kaca jendela dipecahkan, properti dilempar, dan makian bersahutan. Di balik sorotan kamera amatir, wajah toleransi bangsa ini kembali dipertanyakan.
Menyikapi kejadian itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menyatakan sikap tegas. “Saya mengecam tindakan pengusiran pemuda Kristen yang sedang melakukan ret-ret. Negara tidak boleh membiarkan hal seperti ini terus terjadi,” katanya kepada SelatanIndonesia.com, Selasa (1/7/2025).
Politikus asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II itu mengingatkan bahwa negara wajib menjamin hak konstitusional setiap warga untuk menjalankan ibadahnya dengan damai, tanpa takut akan diskriminasi atau intimidasi.
“Contohlah kami di NTT,” tegas Umbu Rudi. “Di sana, saat umat Muslim merayakan Idul Fitri, para pemuda Katolik dan Kristen ikut mengamankan jalannya salat Ied. Sebaliknya, saat Natal dan Paskah, para Remaja Masjid ikut menjaga gereja, bahkan membantu mengatur parkiran.”
Toleransi, menurut Umbu Rudi, bukan sekadar hidup berdampingan, tapi saling menjaga.
Ketika sejumlah pihak berdalih bahwa bangunan tersebut bukan gereja resmi, melainkan rumah singgah yang digunakan untuk ibadah tanpa izin, Umbu Rudi tak serta-merta menganggap masalah selesai. “Apapun alasannya, tidak ada justifikasi bagi tindakan main hakim sendiri. Jika pun ada pelanggaran administratif, penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, tapi melalui dialog dan hukum,” katanya.
Kepala Desa Tangkil, Ijang Sehabudin, mengakui bahwa sebelumnya pihak Forkopimcam Cidahu sudah memberi imbauan agar rumah singgah itu tidak dijadikan tempat ibadah. Namun, karena dianggap tidak digubris, massa turun tangan.
“Kami sudah ingatkan. Tapi kalau bisa ditempuh dengan legalitas sejak awal, pasti tidak akan ada yang keberatan,” kata Ijang saat dihubungi detikcom.
Sementara itu, Kepolisian Sukabumi membantah bahwa yang dirusak adalah rumah ibadah. Kasi Humas Polres Sukabumi, Iptu Aah Saifulrohman, menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan villa atau rumah singgah, bukan gereja. Ia menyatakan situasi sudah kondusif pasca musyawarah bersama Forkopimcam dan warga.
Namun, penyelidikan atas kasus ini masih berjalan. “Yang rusak itu area taman, gazebo, fasilitas MCK, satu unit motor, dan gerbang rumah. Kami sedang melakukan penegakan hukum,” kata Aah.
Bagi Umbu Rudi, substansi peristiwa ini bukan pada legalitas bangunan, tapi pada luka yang ditorehkan pada rasa kebangsaan. Ia mengajak pejabat pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama agar aktif mencegah meluasnya praktik intoleransi. “Kalau perlu, kirimlah pejabat dari pusat belajar ke NTT tentang bagaimana kami di Timur menjaga kerukunan,” katanya.
Bagi pria kelahiran Sumba ini, toleransi bukan sekadar semboyan, tapi laku hidup sehari-hari. Ia berharap kejadian seperti di Cidahu tidak lagi terulang, apalagi di negeri yang konon menjunjung tinggi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Jika kita terus membiarkan kebencian atas nama agama berkembang, maka pelan-pelan kita sedang mengikis pilar utama republik ini,” pungkas Umbu Rudi Kabunang.*/Laurens Leba Tukan
Komentar