KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Upaya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Nusa Tenggara Timur kembali dipertegas Bank NTT. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bank daerah itu memperluas layanan pembiayaan dengan berbagai kemudahan yang dirancang untuk memperingan beban masyarakat.
Program yang dikelola BP Tapera tersebut menawarkan suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, uang muka 1 persen, tenor hingga 20 tahun, dan angsuran mulai Rp 1 juta per bulan. Paket ini telah mencakup premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, hingga PPN, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama.
Kepala Divisi Kredit, Komersial, dan Menengah Bank NTT, Soleman Bisilisin, memaparkan bahwa sejak 2016 Bank NTT telah menyalurkan KPR FLPP kepada 2.042 debitur dengan total pembiayaan sekitar Rp 201 miliar.
“Tahun ini target kami 300 unit rumah. Saat ini sudah terealisasi 247 unit, dan 53 unit sisanya kami harapkan tuntas sebelum akhir tahun,” ujarnya dalam Sosialisasi Program KPR Sejahtera FLPP di Aula El Tari, Kupang, Selasa (2/12/2025).
Menurut Soleman, penyaluran FLPP tidak hanya membuka akses kepemilikan rumah bagi ASN dan MBR, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi melalui kerja sama dengan 16 pengembang lokal. Sepuluh di antaranya beroperasi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, sementara sisanya tersebar di Flores dan Rote.
Pembayaran angsuran pun dapat dilakukan melalui pemotongan gaji ASN, sehingga lebih fleksibel bagi pegawai yang bertugas di berbagai wilayah.
Selain memberi kenyamanan tempat tinggal, kepemilikan rumah, kata Soleman, merupakan investasi jangka panjang yang nilainya terus meningkat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Yosef Rasi, menilai program KPR FLPP bukan hanya soal akses terhadap hunian layak, tetapi juga berperan dalam penurunan angka kemiskinan.
“Sosialisasi ini membantu ASN memahami hak dan kewajiban dalam program perumahan, sekaligus memberi ruang untuk menyampaikan masukan terhadap revisi regulasi perumahan,” ucap Yosef.
Ia mengajak ASN tidak hanya memanfaatkan fasilitas tersebut, tetapi juga menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Pasalnya, program ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan penerima manfaat secara langsung.
Yosef berharap semakin banyak ASN memiliki rumah sendiri, sehingga kualitas hidup meningkat dan indikator hunian dalam penanganan kemiskinan dapat diperkuat.
Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera, Budi Santoso, menambahkan bahwa NTT menjadi salah satu daerah yang penting dalam penyempurnaan regulasi perumahan ke depan.
“Kami ingin memastikan aturan yang sedang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk di daerah seperti NTT,” katanya.
Melalui penyaluran KPR FLPP, Bank NTT berharap jalur kepemilikan rumah bagi ASN dan warga berpenghasilan rendah semakin terbuka. Di sisi lain, geliat pembangunan perumahan juga diharapkan menopang ekonomi lokal dan memperkuat upaya pemerintah mengurangi kemiskinan di NTT.*/infoekonomi/llt
Komentar