KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Gelombang protes pasca pengesahan UU Omnybus Law di seluruh wilayah Republik Indonesia marak terjadi. Di NTT, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dengan tegas menyampaikan kepada pihak yang protes terhadap UU tersebut agar tidak boleh melakukan aksi protes yang anarkis.
“Mau anarkis di tempat lain, kalau di NTT saya lipat mereka,” sebut Gubernur Laiskodat usai menghadiri Paripurna DPRD NTT dengan agenda Pergantian Antar Waktu dua anggota DPRD NTT, Rabu (14/10/2020).
Disebutkan Gubernur Laiskodat, ada kesalahpahaman informasi dari para pendemo dan ada niat dari pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah dan itu harus ditanggapi secara serius.
“Saya melihat apa yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri sangat baik dalam mengantipiasi demo karena menurut saya, aksi protes itu tidak murni semata tenaga kerja,” katanya.
Dikatakannya, jika membaca secara keseluruhan naskah akademik dari UU Ombnibus Law maka pasal demi pasal dalam UU tersebut sangat menguntungkan bagi para tenaga kerja. “Juga tidak akan ada lagi pejabat Gubernur maupun Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang membuat ijin investasi menjadi terhambat karena sekarang makin lebih cepat, dan itu baik sekali,” katanya.
Gubernur Laiskodat menyebutkan, sikap Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung. “Sudah pasti Pemprov NTT mendukung 1000 persen, kalau tidak mendukung, Gubernur NTT sudah ribut,” katanya.
Di Nusa Tenggara Timur, aksi demo menolak UU Omnibus Law dilakukan di Kota Kupang dan beberapa kabupaten. Di Kota Kupang tiga hari beruntun aksi demo dilakukan di DPRD Provinsi NTT. Bahkan di kabupaten Sikka, Ende, Sumba Timur serta Timor Tengah Utara terjadi aksi protes serupa menolak UU Omnibus Law. ***Laurens Leba Tukan
Komentar