SOE,SELATANINDONESIA.COM – Saban tahun, pemerintah menetapkan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar 1,6 Triliun rupiah. Dari angka itu, hanya 30% yang dinikmati oleh masyarakat TTS karena selebihnya dibawa oleh pengusaha atau kontraktor dari luar Kabupaten TTS.
“Hampir semua anggaran APBD TTS diambil keluar dari TTS. Tidak beredar di TTS. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomid TTS sangat lambat,” sebut Ketua DPRD TTS Marcu Buana Mbau, SE ketika bincang-bincang dengan SelatanIndonesia.com di Soe, Sabut (11/7/2020).
Menurut Marcu, tiap tahun DPRD TTS bersama Pemerintah menetapkan 1,6 Tiriliun dalam APBD TTS. Tapi kondisi perekonomian masyarakat TTS dari tahun ke tahun tidak berubah.
“Coba bayangkan, kalau dana 1,6 Triliun tiap tahun hanya beredar di TTS dan tidak dibawa ke luar, saya yakin pertumbuhan ekonomi masyarakat TTS akan meningkat. Yang terjadi malah sebaliknya. Masyarakat jual hasil tapi siapa mau beli kalau uangnya tidak beredar di TTS karena sudah dibawa keluar dari TTS, “kata politisi Partai Nasdem ini.
Menurut Marcu, pemerintah harus membuat terobosan guna memberdayakan pengusaha ataupun kontraktor lokal TTS untuk menangani sejumlah proyek atau item pekerjaan fisik maupun non fisik yang bersumber dari dana APBD guna mengekang keluarnya dana dari TTS.
“Kedepannya kita berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan pengusaha lokal agar uang tidak keluar dari TTS, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat TTS bisa membaik,” harap Marcu.***Paul Papa Resi
