Sumba Timur bersiap menoreh sejarah baru dalam kebijakan tanah dan transmigrasi nasional.
WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Kabupaten Sumba Timur sedang bersolek. Laimbaru, sebuah kawasan transmigrasi di Desa Laindeha, menjadi sorotan nasional jelang kunjungan kerja tiga menteri Kabinet Indonesia Maju pada 22 atau 23 Juni 2025 mendatang. Dalam agenda yang disusun rapi, mereka bukan hanya datang membawa rombongan, tetapi juga membawa lembaran baru dalam sejarah kebijakan agraria dan transmigrasi Indonesia.
Dalam rapat koordinasi tingkat tinggi yang digelar Selasa (10/6/2025) di Aula Patola Ratu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali memimpin langsung pengarahan. Rapat itu dihadiri lengkap, Wakil Bupati Yonathan Hani, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, aparat keamanan dari Polres dan Kodim, hingga perwakilan perusahaan swasta yang terlibat dalam kawasan transmigrasi. Tak biasa. Kali ini, semua mata tertuju ke satu agenda besar, penyambutan tiga menteri sekaligus.
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Ketiganya dijadwalkan hadir langsung ke Laimbaru untuk dua peristiwa penting YAITU penyerahan 400 Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi warga transmigrasi, dan peluncuran Program Transmigrasi Tuntas secara nasional.
“Ini bukan kunjungan biasa. Kita sedang menyambut sejarah yang sedang ditulis di Laimbaru,” kata Bupati Umbu Lili dengan nada mantap.
Hak Atas Tanah, Janji yang Dipenuhi
Penyerahan sertifikat tanah menjadi simbol kuat bahwa negara hadir dan menepati janjinya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian hukum atas tanah, kini 400 keluarga transmigran akan menerima bukti legal kepemilikan. “Ini adalah bentuk keadilan agraria yang konkret, bukan sekadar jargon,” ujar Kepala Dinas Transnaker Sumba Timur.
Upacara penyerahan akan dilakukan di kawasan transmigrasi Laimbaru, tempat puluhan kepala keluarga dari berbagai daerah sejak awal 2000-an membangun hidup dari nol: membuka lahan, membangun rumah, dan menumbuhkan kebun di tengah sabana yang kering.
Transmigrasi Tuntas: Dari Sumba ke Nasional
Lebih dari sekadar seremoni, Menteri Desa dan Transmigrasi akan meresmikan peluncuran Program Transmigrasi Tuntas, sebuah pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan klasik transmigrasi: dari distribusi tanah, dukungan infrastruktur, hingga kesinambungan ekonomi. Yang menarik, peluncuran nasional ini dilakukan di Sumba Timur, wilayah yang selama ini dianggap pinggiran, kini berada di pusat peta kebijakan pusat.
Menurut sumber SelatanIndonesia.com, di Kementerian Desa dan Transmigrasi, Sumba Timur dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan ini dianggap berhasil mengintegrasikan program transmigrasi dengan pengembangan ekonomi lokal. Dua perusahaan, PT. MSM dan PT. Asthil, telah digandeng untuk mendukung sektor pendukung, mulai dari pengolahan hasil kebun hingga pemasaran produk lokal.
Sumba Timur, Dari Margin ke Panggung Strategis
Di balik udara panas dan hamparan sabana yang luas, geliat pembangunan mulai terasa. Jalan-jalan penghubung antar-kampung mulai diaspal, jaringan listrik diperluas, dan skema pembiayaan pertanian mulai masuk ke wilayah ini. Pemerintah daerah, yang semula hanya bergantung pada dana pusat, kini mulai memetakan potensi unggulan lokal: jagung, jambu mente, dan sapi potong.
“Kita ingin menunjukkan bahwa transmigrasi bukanlah proyek gagal masa lalu, tapi masa depan Indonesia yang berkeadilan,” ujar Umbu Lili.
Menyambut Momentum
Malam sebelum kunjungan, tim protokol pusat akan melakukan simulasi terakhir di Laimbaru. Masyarakat lokal menyiapkan tarian adat, makanan khas, dan bale-bale tempat duduk bambu. Di sisi lain, aparat keamanan sudah menyiagakan ring pengamanan berlapis. “Ini adalah peristiwa nasional. Kita ingin semua berjalan tanpa cela,” ujar Wakapolres Sumba Tmur
Tiga menteri, satu panggung. Sumba Timur bersiap mencatat sejarah, bukan hanya untuk warga Laimbaru, tapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih merata.
Berikut profil singkat ketiga menteri yang dijadwalkan hadir di Sumba Timur:
- Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, S.E., M.A.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Lahir: Bandung, 10 Agustus 1978. Anak sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herrawati .
Latar belakang: Lulusan SMA Taruna Nusantara (1997), Akademi Militer (2000, Bintang Adhi Makayasa).
Karier militer 16 tahun: menjadi komandan batalyon mekanis elite Kostrad dan pasukan perdamaian PBB di Lebanon (2006–2007) .
Meninggalkan militer (2016) untuk maju Pilkada DKI Jakarta (calon termuda saat itu).
Karier politik dan publik: Ketua Umum Partai Demokrat sejak 2020.
Mendirikan The Yudhoyono Institute (think-tank) dan AHY Foundation (pendidikan, kesehatan, lingkungan) .
Sebagai Menko Infrastruktur
Dilantik Oktober 2024 sebagai Menko untuk memimpin koordinasi isu infrastruktur, konektivitas, pembangunan kawasan lewat Kemenko Infra sejak 21 Oktober 2024 .
- Yandri Susanto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Sebelum terpilih menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sempat menduduki sejumlah posisi strategis, baik sebagai politikus maupun wakil rakyat. Diketahui dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bengkulu. Setelah itu, dia meraih gelar sarjana di bidang Peternakan dari Universitas Bengkulu pada tahun 1998. Tak berhenti di situ, Yandri kemudian melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas KH Abdul Chalim dan lulus pada tahun 2024.
Karir politik Yandri dimulai pada tahun 2004, ketika dia mulai aktif di Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Karir politiknya terus berlanjut, dia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) BM PAN pada 2006 hingga 2011. Pada periode 2011–2016, pria kelahiran 7 November 1974 itu pun sempat menjabat sebagai Ketua Umum BM PAN. Selain itu selama masa tersebut dia juga aktif di KNPI sebagai Ketua Bidang Pariwisata.
Di kancah politik nasional, Yandri pertama kali terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 2012. Saat itu dia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I sebelum kemudian mewakili Dapil Banten II sejak 2014. Pengalaman Yandri di DPR terbilang luas, terutama dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan ketika ia menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI dari 2019 hingga 2022. Karir politik Yandri Susanto semakin berkembang ketika ia diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang saat itu dilantik menjadi Menteri Perdagangan.
Selain di bidang politik, Yandri juga memiliki pengalaman di sektor swasta. Dia pernah menjadi Tenaga Ahli DPR-RI/MPR-RI pada 2004 serta menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan, seperti PT Solusi Plus dan PT Suplai Plus pada periode 2004–2012.
- Nusron Wahid
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 2024-2029 yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Ia adalah politisi dari Partai Golkar dan sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPR RI, serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
- Lahir: Kudus, Jawa Tengah, 12 Oktober 1973.
Pendidikan: SD Miftahul Thalibin Kudus, MTS dan MA Qudsiyah Kudus, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia (S.S.). dan Institut Pertanian Bogor (M.Si.).
Karier:
- Pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia (UI), Wartawan Bisnis Indonesia, Peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI, Anggota DPR RI selama beberapa periode, Kepala BNP2TKI (2014-2019), Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (2010-2015), Saat ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (2024-2029).
Peran di Sumba Timur:
Menghadiri penyerahan 400 SHM di Laimbaru sebagai bagian dari reformasi agraria dan pengakuan hak rakyat atas tanah.
Ketiga tokoh ini mewakili pilar kebijakan strategis: Konektivitas & Infrastruktur (Menko AHY), Transmigrasi terpadu & pembangunan desa (Yandri) dan Reforma agraria & kepastian hukum atas tanah (Nusron Wahid).
Kehadiran mereka di Laimbaru bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kolaborasi lintas sektor untuk menuntaskan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.*/ProkopimST/Laurens Leba Tukan
Komentar