Gubernur NTT Emanuel Melkiade Laka Lena membuka Musrenbang RPJMD dan RKPD dengan nada baru: pembangunan yang inklusif, sinkron, dan melibatkan suara kelompok rentan. Dari Jakarta, Bappenas dan Kemendagri mendukung penuh langkah ini demi Indonesia yang adil dan setara.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah langit cerah yang menyambut pagi Kota Kupang, aula Hotel Aston tampak penuh sesak oleh para kepala daerah, anggota DPRD, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada Rabu (14/5/2025), Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiade Laka Lena, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk dua dokumen strategis yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Namun bukan semata agenda rutin birokrasi yang digelar pagi itu. Di hadapan forum, Gubernur Melki memperkenalkan sesuatu yang ia sebut sebagai “babak baru pembangunan NTT”: MUSIK KEREN – Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan.
“Ini bukan seremoni, ini sejarah,” ujar Gubernur Melki. “Pembangunan harus menyentuh semua, dari pusat hingga pelosok, dari elit sampai kelompok yang selama ini kerap tak terdengar.”
Dengan inisiatif ini, Pemprov NTT untuk pertama kalinya secara resmi mengintegrasikan suara kelompok rentan diantaranya penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan masyarakat adat ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Aspirasi mereka bukan hanya ditampung, tetapi diwajibkan untuk masuk sebagai indikator evaluasi keberhasilan program.
Nada Baru dari Kupang
Nada inklusi yang digemakan Gubernur Melki mendapat resonansi dari pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang hadir secara daring, menyatakan bahwa arah kebijakan nasional RPJPN 2025–2029 meletakkan keadilan dan pemerataan sebagai fondasi utama.
“Kita ingin pembangunan dari pusat bisa dirasakan daerah, dan sebaliknya. RPJMN dan RPJMD harus saling mengisi. Kita bangun Indonesia dari pinggiran dengan NTT sebagai salah satu episentrumnya,” ujar Rachmat.
Ia menyoroti pentingnya strategi afirmatif di wilayah timur Indonesia, termasuk NTT, melalui konektivitas infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif, serta pendidikan rakyat berbasis komunitas.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menambahkan bahwa Provinsi NTT telah memulai langkah berani dengan mengusung tema RKPD yang progresif: Peningkatan Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Energi serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
“Kami apresiasi keberanian NTT dalam menyelaraskan indikator makro dan kebijakan strategis nasional. Ini contoh yang bisa ditiru provinsi lain,” katanya.
Tangan yang Menggenggam dan Hati yang Melayani
Ketua DPRD NTT, Emiliana J. Nomleni dalam pidatonya menyampaikan pokok-pokok pikiran legislatif yang disebutnya sebagai cerminan kebutuhan rakyat. Ia mengutip satu frasa yang menyentuh: “Kita perlu tangan yang menggenggam tangan dan hati yang kuat untuk melayani.” Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang juga disebut sebagai tantangan serius yang harus masuk prioritas pembangunan.
Dari kursi peserta, suara paling lantang justru datang dari kelompok yang selama ini jarang diberi mikrofon. Mario Lado, aktivis tuli dari Kupang, tampil mewakili Komunitas Disabilitas. “Inklusi bukan belas kasihan, ini adalah hak kami,” ujarnya. Ia mengapresiasi kehadiran Juru Bahasa Isyarat (JBI) di seluruh sesi Musrenbang tahun ini langkah kecil yang berarti besar.
Menurut data yang dihimpun oleh Tim Penyusun dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), terdapat lebih dari 200 usulan dari kelompok rentan di 22 kabupaten/kota. Sebanyak 45 persen di antaranya datang dari komunitas penyandang disabilitas, diikuti oleh forum anak (28 persen), perempuan (10 persen), dan sisanya dari lansia, ODHIV, dan kelompok adat. Isu utama mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.
Kebijakan yang Menyentuh Tanah
Bagi Gubernur Melki, RPJMD dan RKPD bukan sekadar dokumen teknokratis, tapi kompas politik moral yang menuntun arah pembangunan lima tahun ke depan. “Kita wajib mengendalikan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menunaikan kewajiban administrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan paradigma pembangunan harus menyatu: antara pusat dan daerah, elite dan akar rumput. Sinkronisasi program nasional seperti dalam Perpres 12/2025 tentang RPJPN menjadi panduan utama dalam menjahit kebijakan hingga ke desa-desa.
Kepala Bapperida Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus, menyatakan bahwa MUSIK KEREN akan menjadi sistem permanen dalam perencanaan NTT. “Ini bukan event tahunan. Ini sistem baru yang memastikan tidak ada satu kelompok pun tertinggal,” ujarnya.
Simfoni Masa Depan
Musrenbang hari itu ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh kepala daerah se-NTT. Tapi semangat yang terbit di ruang konferensi itu tak berakhir di sana. Dengan langkah awal MUSIK KEREN, Gubernur Melki dan timnya mengirim sinyal kuat ke Jakarta bahwa NTT siap menjadi laboratorium pembangunan partisipatif dan adil.
Jika pembangunan nasional adalah simfoni, maka NTT kini telah memainkan nadanya sendiri. Nada yang lahir dari pengalaman, jeritan sunyi kelompok marginal, dan keberanian untuk berbeda.
Dan mungkin, seperti harapan Mario Lado: “Saat semua suara didengar, pembangunan tak lagi menjadi milik segelintir orang. Ia menjadi musik yang bisa dinikmati semua.”*/laurens leba tukan/fara therik/timSKALA
Komentar