WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Dalam rapat terbatas bersama staf ahli, asisten, dan para kepala OPD, Rabu (23/4/2025), Bupati Sumba Tengah Drs. Paulus S. K. Limu mengeluarkan serangkaian instruksi tegas sebagai respons atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2024.
Agenda pagi itu berlangsung dalam suasana serius. Paulus Limu tidak berbasa-basi. Ia memulai dengan menekankan evaluasi kinerja perangkat daerah, seraya menegaskan bahwa “reward and punishment” akan diterapkan berdasarkan capaian indikator. OPD yang tak memenuhi target akan dikenai surat peringatan dan pembinaan.
Sorotan utama bupati adalah infrastruktur dari irigasi Lokurata dan Waipadedi, jalan usaha tani, hingga sumur bor di Manurara dan Bolu Bokat. Semuanya harus diaudit teknis dan dilaporkan berkala ke BPK RI Perwakilan NTT serta unit Tipikor.
“Rumah jabatan pimpinan DPRD juga ditelusuri secara menyeluruh,” ujarnya. Sementara itu, kasus pemindahan lokasi SMK oleh kepala sekolah di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah tanpa izin, harus ditindak melalui pemanggilan resmi.
Masuk musim panen, sorotan tertuju pada mesin Combine yang rusak. Paulus meminta investigasi lapangan, apakah rusaknya karena kesalahan teknis, kelalaian perawatan, atau justru penyalahgunaan.
Ia menunjuk Asisten I, Staf Ahli II, dan Kepala Kesbangpol untuk turun langsung ke UPTD bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. “Hasil monitoring harus tertulis,” kata Bupati Paulus.
Instruksi lainnya meliputi jadwal rapat bulanan yang mesti dilaporkan rinci, undangan resmi kepada camat dan kepala puskesmas, serta evaluasi skor MCP dan SPI di tiap perangkat daerah sebagai bagian dari intervensi KPK.
Untuk urusan disiplin ASN, Bupati Paulus meletakkan tanggung jawab di pundak para pimpinan OPD. Ia bahkan meminta mereka menandatangani surat kesanggupan mundur jika tak mampu mengelola kedisiplinan pegawai.
“Ada tanggung jawab, ada konsekuensi,” ujar Bupati Paulus Limu, menutup arahannya pagi itu.*/)ProkopimSTeng/llt
