LARANATUKA,SELATANINDONESIA.COM – Partai Golkar Kabupaten Flores Timur punya sikap tegas terhadap usulan sosok yang menjadi Penjabat Bupati Flores Timur (Flotim). Ketua DPD II Partai Golkar Flotim, Yosep Sani Betan menegaskan, Penjabat Bupati saat ini Doris Alexander Rihi patut diusulkan kembali.
“Fraksi Partai Golkar mengajukan ke Pimpinan DPRD Flotim agra usulan ke Kemendagri disertakan juga dengan Pak Penjabat Bupati Flotim yang sedang aktif saat ini,. Hal ini adalah bagian dari etika dan penghargaan kepada beliau yang sedang memimpin saat ini. Juga sudah menjadi arahan dari Partai Golkar secara hirarki,” sebut Nani Betan kepada SelatanIndonesia.com, Sabtu (1/4/2023).
Nani Betan mengatakan, dalam cermatan Partai Golkar, banyak keberhasilan yang ditorehkan Penjabat Bupati Flotim saat ini. Kendati ada evaluasi atas persolan lain yang belum tuntas. “Tapi, dibalik itu ada nilai keberhasilan atau nilai positipnya selama Flotim dipimpin oleh Pak Penjabat Bupati saat ini,” ujarnya.
Nani Betan menjelaskan, masukan tersebut diberikannya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi DPRD Flotim terkait usulan dan saran ke Pimpinan dalam mengusulkan Calaon Penjabat Bupati Flotim yang akan datang sebagai tindak lanjut dari surat Mendagri ke Lembaga DPRD.
Disebutkan Nani Betan, Fraksi Golkar berpandangan bahwa, saatnya evaluasi kepemimpinan yang diberikan kepada lembaga DPRD untuk menilai, mengevaluasi serta dapat mengajukan usulan nama-nama sebagaimana isi surat Kemendagri. “Maka tentu akan lebih baik Pandangan Fraksi untuk lembaga DPRD bisa memgusulkan tiga nama. Sehingga lebih banyak pilihan dan mencerminkan nilai evaluasi yang lebih demokratis. Tiga nama tersebut termasuk diantaranya Penjabat Bupati Flotim saat ini,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar sebut Nani, tidak sedang menyebutkan nama secara personal karena mempertimbangkan masih ada rana lagi untuk melihat sikap, kesediaan dan persyaratan yang harus terpenuhi oleh mereka.
“Untuk itu sikap Golkar biarlah
diajukan secara kriteria umum. Salah satunya gar dapat diberikan usulan kepada orang asli daerah ywng memenuhi syarat dari kalangan ASN dan bertugas serta berdomisili di Larantuka. Kedua, agar dapat diberikan usulan kepada orang asli daerah yg memenuhi syarat dari ASN dan berdomisili di luar daerah Flores Timur atau lainnya,” jelas Nani Betan.
Ia menambahkan, untuk point usulan bagi ASN asli daerah Fraksi Golkar menyerahkan kepada kewenangan pimpinan DPRD Flotim untuk menilai personalia figurnya. “Karena jika disebutkan bisa saja yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat. Rana ini kita berikan kepada pimpinan untuk mempertimbangan dan memutuskan. Fraksi partai Golkar hanya dalam rana memberikan masukan.l,” ujar Nani Betan.
Ditambahkan, Fraksi Partai Golkar juga bersikap bahwa Pimpinan DPRD bisa memberikan rekomendasi tambahan/catatan terhadap hasil evaluasi kerja dan kemitraan selama ini yang menjadi dokumen pendukung dan tambahan untuk memperkuat usulan dari Lembaga. “Tentu ada sisi positip dan negatipnya,” ujarnya.
Selain itu, terhadap hasil evaluasi dan kerja lembaga ada sejumlah catatan atas keberhasilan dan kekurangan Penjabat Bupati Flotim di masa kepemimpinan.
Fraksi Golkar Flotim menurut Nani, semuanya dikembalikan kepada Pimpinan DPRD untuk mempertimbangkan dan memutuskan penetapkan usulan dari lembaga DPRD. ***Laurens Leba Tukan.
