KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi kini memasuki tahun keempat kepemimpinan, pada 5 September 2022 mendatang.
Berbagai capaian telah ditorehkan dwi tunggal NTT yang dikenal dengan sandi politik Victory Joss. Menyambut HUT ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi menyampaikan pidato Gubernur NTT di Aula Fernandez, Lantai Empat, Gedung Sasando, Kantor Gubernur, Senin (15/8/2022).
Selain menyampaikan sejumlah isu global yang berdampak langsung bagi Indonesia, Wagub Nae Soi memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Provinsi NTT. Disebutkan, berbagai kebijakan yang diambil merupakan terobosan untuk mencari solusi terbaik untuk menjawab berbagai masalah lokal. Selain pandemi Covid-19, NTT juga mengalami musibah badai silicon tropis seroja dan penyakit ASF yang menyerang ternak babi.
“Namun kita berhasil melintasi tahun sulit itu dengan baik. Kerja keras dan kerja bersama kita dalam membuahkan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi provinsi NTT pada triwulan kedua tahun 2022 mencapai 3,01 persen lebih tinggi dari triwulan satu yang ada pada 1,62 persen. Sedangkan angka kemiskinan di NTT mengaami penurunan. Pada Maret 2022 angka kemiskinan turun 0,94 persen atau setara dengan 14 ribu lebih orang sehingga angka kemiskinan kini berada pada 20,05 persen,” sebutnya.
Wagub Nae Soi mengatakan, angka kemiskinan yang terus menurun itu menempatkan Provinsi NTT termasuk 10 Provinsi di Indonesia dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi selama periode September 2021 sampai Maret 2022. “Saya mengajak kita lebih fokus melawan musuh endemik yang selama ini membelenggu kita yakin kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dengan memanfaatkan segala kakayaan sumber daya yang kita miliki. Kita persiapkan pariwisata dengan dukungan peternakan dan pertanian dan perikanan dan produksi kelautan. Kita persiapkan berbagai produk kerajinan, kita dukung industri kecil dan makro dan menghasilkan produk-produk NTT yang menjangkau pasar regional, nasional dan internasional dengan memanfaatkan ekonomi elektronik kita harus membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang cepat pulih dan pasti menjadi lebih baik,” tegas Wagub Nae Soi.
Politisi senior Partai Golkar ini membeberkan sejumlah capaian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi NTT. 1). Bidang Kesehatan, Pertama di bidang kesehatan, Selama tahun 2021, jumlah kasus penyakit malaria sebanyak 9.419. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 15.341 kasus. Sedangkan untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), pada tahun 2021 terjadi 2.543 kasus dengan jumlah kematian mencapai 14 orang dan kasus ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020.
Pemerintah Provinsi terus berupaya menekan kasus DBD dengan mempromosikan empat pilar strategi pencegahan dan pengendalian DBD, yakni pertama, memperkuat surveilans kasus dan surveilans vektor didukung dengan laboratorium yang memadai; kedua, memperkuat penatalaksanaan penderita di fasilitas kesehatan; ketiga, meningkatkan pemberantasan vektor secara terpadu bersama masyarakat; dan keempat, memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanggulangan KLB DBD.
Sementara itu, untuk kasus Covid-19 di NTT cenderung melandai dan menurun. Hal ini seiring dengan terbentuknya kekebalan komunitas melalui upaya percepatan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, TNI/Polri, dan instansi vertikal. Kerjasama lintas sektor dan lintas program sesuai dengan kewenangan masing-masing terkoordinasi dengan baik, sehingga mampu mempercepat pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi di seluruh kabupaten/kota se-NTT.
Disebutkan, data sampai 28 Juli 2022, angka vaksinasi secara keseluruhan di NTT menunjukan perkembangan yang positif, yakni penerima vaksin pertama 3, 6 juta lebih atau 96 persen; vaksin kedua telah diterima oleh 2.7 juta orang atau 72 persen; dan, vaksin ketiga sebanyak 485 ribu lebih atau sekitar 17 persen. “Angka ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan upaya sosialisasi dan vaksinasi yang masih terus dilakukan setiap hari disertai konsolidasi data pada aplikasi,” ujarnya.
Wagub Nae Soi mengatakan, hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi buruk dengan menekan jumlah balita stunting melalui PemberianMakanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita Kurang Energi Kronis (KEK) di 22 Kabupaten/Kota. “Pemerintah Provinsi telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk mencegah dan menangani stunting. Secara umum prevelensi stunting terus mengalami tren penurunan, dari 35 persen pada 2018 menjadi 22 persen pada Pebruari 2022,” sebutnya.
Pemerintah Provinsi NTT memberikan apresiasi dan penghargaan bagi kabupaten/kota yang telah bekerja inovatif dalam menurunkan stunting. Komitmen antara Gubernur dengan Walikota dan para Bupati telah menargetkan penurunan stunting secara ekstrim menjadi 10 sampai 12 persen pada tahun 2023. Demikian pula komitmen yang sama dibangun antara Wakil Gubernur dengan Wakil Walikota dan Wakil Bupati se-NTT dalam posisi sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi, kota dan kabupaten.
“Apresiasi yang sama juga ditujukan kepada lembaga-lembaga mitra pembangunan yang juga telah berkontribusi dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi,” katanya.
Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berupa komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk menekan kasus kematian ibu dan bayi menjadi nol atau tanpa kasus kematian ibu dan anak. “Kasus kematian ibu padat tahun 2021 kondisi bulan Juni terdata sebanyak 69 kasus, mengalami penurunan sebesar 112 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2022 kondisi bulan Juni terdata 453 kasus, atau berkurang 502 kasus dibandingkan Tahun 2021 sebesar 955 kasus. Penurunan stunting dan AKI/AKB merupakan komitmen kemanusiaan untuk membangun generasi NTT yang cerdas,” jelasnya.
2.) Bidang Pendidikan dan Olahraga, Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Kabupaten/Kota senantiasa berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi setiap anak NTT pada setiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Pada tahun 2021 realisasi APM mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendidikan SMP/MTs menjadisekitar 70 persen, SMA/SMK/MA menjadi sebesar 54 persen. Sedangkan untuk tingkat SD/MI turun menjadi 96 persen. Ijin operasional sekolah pada tahun 2021 untuk tingkat SMA adalah sebanyak 30 sekolah, SMK 19 sekolah serta SLB 3 sekolah. Sementara untuk tahun 2022, izin operasional telah diterbitkan bagi 28 SMA, 23 SMK dan 3 SLB. Mutu pendidikan diukur dari perbaikan level akreditasi sekolah.
“Pada tahun 2021 terdapat 96 sekolah terakreditas A, 230 sekolah terakreditasi B dan 185 sekolah terakreditasi C. Pada SMK, sebanyak 14 sekolah dengan akreditasi A, 122 sekolah akreditasi B, dan 123 sekolah akreditasi C. Dalam rangka peningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana misi pembangunan pendidikan, pemerintah melakukan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Tahun 2021 sampai dengan Juli 2022 untuk SMK di seluruh NTT, Pemerintah Provinsi telah membangun 209 ruangan baru, 58 toilet, 31 ruang direhabilitasi. Untuk sarana belajar diadakan 5 Paket Media Pendidikan, 192 Paket Alat Praktek Utama Siswa, 8 Paket Alat TIK, 21 Paket Alat Kesenian Tradisional,” sebutnya.
Wagub Nae Soi menambahkan, untuk tingkat SMA, diadakan 549 ruangan baru, 279 toilet, dan 39 ruangan direhabilitasi serta dibangun 10 unit rumah dinas guru. Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi mutu dan relevansi pendidikan SMK agar tiap lulusan dapat diterima bekerja di industri atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan 12 SMK Pusat Keunggulan yang berhasil dalam bidang kompetensi keahlian. Tahun 2022 akan dikembangkan lagi 40 SMK Pusat Keunggulan. “Pemerintah mempersiapkan sekolah Pusat Keunggulan ini sebagai model pengembangan mutu SMK bertaraf nasional dan internasional. Sekolah-sekolah sebagai pusat keunggulan ini didorong untuk menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata serta industri kreatif melalui penguatan dan peningkatan kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang relevan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan 5 SMK plus 1 tahun dan meluncurkan modul pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah juga terus mendorong seluruh SMK untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program-program pemerintah di bidang pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Ke depan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan difokuskan pada beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan bahasa daerah, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti. Saya yakin jika kurikulum pendidikan NTT lebih difokuskan pada beberapa bidang dasar pendidikan ini, maka akan tercipta generasi muda NTT handal yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu bersaing di pasar kerja internasional,” katanya.
Selain pendidikan, pemerintah juga mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui bidang olahraga. Diuraikan, pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua Tahun 2021, kontingen olahraga NTT meraih 5 medali emas, 10 medali perak dan 9 perunggu. Selain itu kontingen olahraga NTT juga mengikuti Pekan Paralimpik Nasional ke-XVI di Papua dan berhasil meraih 5 emas, 13 perak dan 12 perunggu.
Atas prestasi yang diraih tersebut, sebut Wagub Nae Soi, Pemerintah NTT memberikan penghargaan yang layak. “Atlet peraih medali emas mendapat bonus 1 buah rumah tipe 36 dan uang senilai Rp. 200 juta, peraih medali perak memperoleh 1 buah rumah tipe 36 dan uang senilai Rp. 150 juta, peraih medali perunggu mendapat 1 buah rumah tipe 36 dan uang senilai Rp 100 juta rupiah. Sementara itu, setiap atlet berprestasi non-medali diberi bonus Rp. 50 juta. Pemerintah juga memperhatikan para pelatih untuk para peraih medali memperoleh bonus 50 persen dari perolehan atlet peraih medali dan pelatih non medali mendapat Rp. 50 juta,” jelasnya.
3). Bidang Pariwisata, sekotor pariwisata merupakan yang paling terdampak pandemi covid-19 ini. Selama hampir dua tahun karena adanya pembatasan sosial, ekonomi pariwisata mengalami kemerosotantajam. Namun, seiring dengan melandainya kasus covid-19, industri pariwisata mulai bergeliat. Diharapkan tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dan kebangkitan ekonomi pariwisata.
Selama tahun 2021, Pemerintah berupaya melakukan penataan kelembagaan dan melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage, restauran, toilet, penyediaan air bersih, penyediaan listrik dan jaringan telekomunikasi pada tujuh lokasi pariwisata estate melalui kolaborasi dengan pelaku wisata terkait.
Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pelaku wisata pada daerah-daerah destinasi wisata. Selama tahun 2019 sampai dengan 2020, Pemerintah telah melakukan pelatihan dasar kepariwisataan terhadap 420 orang di tujuh lokasi Pariwisata Estate yang meliputi usaha pariwisata, kuliner, akomodasi wisata dan pemandu wisata. Pada tahun 2021, 50 sumberdaya manusia pengelola pariwisata memperoleh sertifikat dalam bidang usaha perhotelan dan pemandu wisata.
“Dengan melihat dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat besar, Pemerintah juga telah menyusunan buku literasi destinasi wisata secara digital. Informasi pariwisata ini telah disebarluaskan secara on-line melalui berbagai media sosial untuk menarik minat masyarakat. Pada tahun 2021 juga telah dilaunching aplikasi Tourist Information Centre (TIC) dengan laman khusus yang berfungsi sebagai pusat informasi pariwisata dan ekonomi kreatif NTT,” ujarnya.
Beberapa destinasi pariwisata NTT meraih penghargaan tingkat nasional dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Tahun 2021, yakni: Telaga Nirwana di Kabupaten Rote Ndao, meraih Juara I untuk kategori Wisata Air Terpopuler; Kampung Adat Lewokluok, Kabupaten Flores Timur, meraih Juara I untuk Kampung Adat Terpopuler; Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan meraih Juara I Surga Tersembunyi Terpopuler; Galeri AkuSikka, Kabupaten Sikka meraih Juara II untuk kategori Destinasi Belanja Terpopuler; Tracking Bukit Wade, Kabupaten Lembata meraih Juara II kategori Olahraga dan Petualangan Terpopuler; Situs Gajah Mada, di Kabupaten Sabu Raijua, meraihJuara III kategori Situs Sejarah Terpopuler. Di Tahun 2021 juga, terdapat dua desa wisata di NTT yang memperoleh penghargaan dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021, yaitu Desa Wisata Detusoko Barat, Kabupaten Ende, meraih Juara IV untuk kategori Desa Wisata Berkembang dan Desa Wisata Waerebo, Kabupaten Manggarai, meraih Juara 1 untuk kategori Desa Wisata Daya Tarik Wisata.
“Berbagai penghargaan yang telah diraih tersebut memperlihatkan keunikan dan beragamnya pilihan destinasi pariwisata di NTT. Dalam mengembangkan Pariwisata NTT, Pemerintah tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomis tapi juga memperhatikan konservasi destinasi-destinasi pariwisata agar tetap berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya,” jelasnya.
Dalam kaitannya dengan ini, Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan menetapkan Pulau Komodo dan Pulau Padar dalam Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai kawasan wisata konservasi. Komodo atau varanus komodoensis sebagai satu-satunya hewan purbakala di dunia, warisan dunia yang hanya ada di NTT yang wajib kita jaga danestarikan keaslian habitatnya sebagai binatang liar.
Dijelaskan, berdasarkan hasil penelitian Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) yang dilakukan oleh tim dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan Universitas Nusa Cendana, ditemukan bahwa kunjungan wisatawan yang tidak terkontrol dapat berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem Komodo yang secara otomatis berpengaruh pada keberlangsungan hidup komodo.
“Karena itu, perlu diterapkan manajemen wisata dengan membatasi jumlah pengunjung hanya 200.000 orang per tahun untuk menjaga stabilitas lingkungan, memaksimalkan pengawasan dan pengamanan, serta pada gilirannya akan meningkatkan perolehan pendapatan negara dan pendapatan daerah. Juga dilakukan penguatan kelembagaan (riset dan peningkatan kapasitas ranger), penyediaan sarana prasarana, penyediaan amenitas (pengelolaan sampah, air minum, wc/kamar mandi), promosi, biaya kesehatan, PNBP dan PAD Provinsi serta Kabupaten Manggarai Barat,” jelasnya.
Untuk memudahkan pengawasan dan keamanan, dilakukan reservasi kunjungan melalui satu pintu secara on-line melalui aplikasi INISA. Untuk Pulau Rinca dan Pulau-Pulau lainnya di kawasan TNK tetap menjadi kawasan pariwisata massal yang tidak dibatasi. Tahun ini dan mendatang pariwisata NTT akan benarbenar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan.
“Saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat menjamin ketersediaan rantai pasok yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT. Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan,” katanya.
Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik.
“Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitasterbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi,” ujarnya.
4). Bidang Pertanian, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS. Dan sejak tahun 2021 ini, program TJPS dijalankan dengan Pola Kemitraan yang melibatkan masyarakat, pemerintah (dinas pertanian), dunia usaha dan perbankan.
Program ini dibiayai sepenuhnya oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin (Asuransi) serta keterlibatan pengusaha yang berfungsi sebagai off-taker yang akan membeli produksi jagung petani. “Masyarakat menyiapkan lahan dan tenaga untuk penanaman dan pemeliharaan jagung. Sementara seluruh sarana produksi mulai dari bibit, pupuk, obatobatan, pengolahan tanah, sarana panen dan pascapanen dibiayai oleh lembaga jasa keungan dengan memanfaatkan Kredit Merdeka Bank NTT dan dana KUR dari kelompok Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) serta perusahaan pembeli jagung,” jeasnya.
Wagub Nae Soi menambahkan, dampak yang diharapkan dari program ini adalah modernisasi dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas jagung menjadi tujuh ton per hektar, meningkatnya ketahanan pangan dan ekonomi petani, meningkatnya luas tanam dan indeks pertanaman dari satu kali tanam setahun menjadi dua kali setahun, meningkatnya pendapatan petani dan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Bahkan, untuk mengoptimalkan dan menjamin keberlanjutan program ini, Pemerintah mendorong kolaborasi Pentahelix dengan melibatkan akademisi, dunia usaha, perbankan, komunitas petani wirausaha dan media. Total luas lahan program TJPS pada 21 kabupaten di seluruh NTT sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah 21.400 hektar dengan hasil produksi jagung mencapai sekitar 44 ribu ton dengan 28.663 ekor ternak yang terdiri dari 1.193 ekor sapi, 4.752 ekor babi, 3.104 ekor kambing, 19.614 ekor ayam. Tahun 2022 sampai dengan periode Juli 2022 untuk musimtanam periode April sampai dengan September telah ditanam jagung pada lahan seluas sebesar 37 ribu hektar lebih yang tersebar di seluruh Kabupaten di NTT.
“Pada 2022 ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi NTT melakukan ekspor jagung curah ke Surabaya sebanyak 1.000 ton dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini dapat membangun gairah petani NTT untuk menanam jagung sekaligus menjadi provinsi jagung. Saya berharap Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan Program TJPS. Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana-prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan,” jelas Wagub Nae Soi.
Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga atau kelor untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2021 telah dilakukanpengadaan anakan kelor sebanyak 7,6 juta pohon. Pada tahun 2021 juga telah ditetapkan kebun sumber benih kelor di Kabupaten Flores Timur untuk penyiapan benih kelor bermutu di NTT.
Industri kecil berbahan dasar kelor berkembang di seluruh NTT dalam berbagai produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan daerah maupun diekspor ke luar negeri. “Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis,” katanya.
Selain itu Pemerintah juga terus mendorong pengembangan sorgum, tanaman holtikultura dan tanaman perkebunan, seperti kopi, cengkeh, vanili dan coklat.
5). Bidang Peternakan, masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi mempasok kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kilogram daging sapi segar untuk mencukupi konsumsi daging sapi nasional yang masih tergantung pada impor.
Pada tahun 2021, Provinsi NTT mengirim ternak sapi ke luar daerah sebanyak 70.942 ekor atau 94 persen dari total kuota yang ditetapkan; kerbau sebanyak 4 ribu ekoratau 81 persen dari total kuota, kuda dengan total pengiriman sebanyak 4.607 ekor atau mencapai 72 persen dari kuota. Pada tahun 2022 pengiriman sapi ke luar NTT telah mencapai 41 ribu ekor.
“Pemerintah terus berupaya untuk menjaga populasi dan pengembangan sapi di NTT dengan tidak mengizinkan sapi betina produktif dikirim ke luar daerah. Sementara untuk sapi pejantan tetap dilakukan seleksi dan pengawasan yang ketat sehingga bibit sapi pejantan berkualitas tetap dipertahankan. Selanjutnya, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 1,3 juta lebih. Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT mencapai 1 juta ekor meningkat menjadi 1,1 juta ekor di akhir tahun 2020 dan meningkat sekitar 1,2 juta ekor tahun 2021,” sebut Wagub Nae Soi.
Ditambahkan, Pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan peternakan dan sentra-sentra pembibitan milik pemerintah Provinsi, yakni Instalasi Besipae Kabupaten TTS, Instalasi Lili dan Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang, Instalasi Kabaru di Sumba Timur, Instalasi Kondamaloba di Sumba Tengah dan Instalasi Laura diSumba Bara Daya dan Instalasi Boawae di Kabupaten Nagekeo. Dalam upaya pengembangan ternak di Instalasi-instalasi tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak swasta.
Selain itu, Pemerintah Provinsi juga mendorong seluruh Kabupaten untuk mengembangkan kawasan pengembangan ternak sapi secara terpadu. Tahun 2021 terdapat dua kabupaten yang telah menetapkan kawasan pengembangan sapi terpadu, yakni Kawasan Sonislaloran di Kabupaten Belu dan Kawasan Kapitan Meo di Kabupaten Malaka. Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi wagyu persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi inseminasi buatan (IB).
“Tahun 2021 sampai dengan 2022, total straw yang diterima adalah 1.221 yang disebar di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur dan Instalasi Lili. Dari tahun 2021-2022 telah lahir 156 ekor sapi hasil persilangan antara sapi lokal dan benih/bibit Wagyu di Instalasi Lili, di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, TimorTengah Utara, Belu,dan Ngada, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai dan Manggarai Timur,” ujarnya.
Disebutkan, untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan industri pengolahan produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif, berbasis budaya dan kearifan lokal seperti industri daging dalam hal ini berupa daging segar, daging beku dan pengolahan daging lainnya yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH) melalui penyediaan sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH),Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan unit-unit usaha produk asal ternak yang berstandar.
Tahun 2020 pemerintah telah membina 25 unit usaha produk asal ternak dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk penyediaan produk asal ternak yang ASUH. Tahun 2021 ditambahkan lagi 5 unit usaha ber- NKV. “Untuk mengatasi penyebaran penyakit ASF, telah dikeluarkan Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Terbatas Pemasukan dan PengeluaranTernak Babi Potong, Babi Bibit dan Produk Babi (segar dan olahannya) maupun hasil ikutan lainnya dari dan ke Provinsi NTT serta antar wilayah Kabupaten/Kota se-NTT. Melalui upaya pengendalian, pencegahan, sosialisasi dan edukasi yang terus menerus telah menurunkan angka kematian babi akibat ASF secara signifikan dan sekaligus membangkitkan kembali gairah masyarakat untuk beternak babi,” jelasnya.
Ia mengaku bersyukur lantaran sampai dengan saat ini, Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang masih terbebas wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan. Pemerintah terus berupaya untuk mencegah masuknya PMK dengan menerbitkan Instruksi Gubernur NTT No. 01/Disnak/2022 tentang Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Membentuk Gugus Tugas Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan pengawasan rutin di pintumasuk baik laut, darat maupun udara, serta melakukan sosialisasi dan edukasi.
Sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telurayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal, juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan meningkatkan pendapatan peternak unggas.
6). Bidang Kelautan dan Perikanan, berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya. Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebesar 172 ribu ton, sementara tahun 2021 naik menjadi 183 ribu ton dengan jenis ikan yang ditangkap yaitu cakalang, kakap, kembung, layang, rajungan, tenggiri, teri, tongkol,tuna dan udang.
Untuk mengoptimalkan hasil tangkap nelayan, pada tahun 2021, Pemerintah mengadakan sarana prasarana yaitu 125 unit kapal 1 GT, 65 unit kapal 3 GT dan 130 unit kapal ketinting. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengembangkan perikanan budidaya. Sejak tahun 2018, telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao dan di Wae Kelambu, Kabupaten Ngada, serta pada tahun2021 dikembangkan piloct project atau percontohan budidaya kerapu di Oenasila, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
“Pada tahun 2021, 1,5 ton kerapu hidup diekspor ke Hongkong. Selain itu Pemerintah juga telah mengembangkan budidaya lobster di Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao dan akan dikembangkan juga di Pulau Flores. Perairan NTT sangat potensial untuk pengembangan lobster yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi,” jelasnya.
Wagub Nae Soi mengatakan, potensi pengembangan rumput laut di NTT merupakan salah satu komoditi unggulan dari sektor kelautan untuk meningkatkan perekonomian NTT. Hal ini dapat dilihat dari data potensi seluas 53 ribu hektar, baru dimanfaatkan 11 ribu hektar dengan produksi pada tahun 2020 sekitar 2 juta ton basah. Sementara untuk tahun 2021 terjadi peningkatan produksi menjadi 2,1 juta ton basah.
Untuk meningkatkan produksi, pada Tahun 2021 Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 1.338 pembudidaya. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT juga sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi dengankadar NaCl mencapai 96 persen. “Total luas lahan garam di seluruh NTT adalah sekitar 25 ribu hektar di mana yang baru dimanfaatkan sekitar 15 ribu hektar atau sekitar 60 persen. Saya berharap agar kabupaten/kota segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar pantai, sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
7). Bidang Infrastruktur, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini. Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi NTT.
Mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di pihak lain, kemampuan APBD sangat terbatas. Itu pasalnya, Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sepanjang pinjaman itu dikelola dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta kemampuan pengembaliannya.
“Dari total panjang jalan Provinsi 2.650 kilometer, kondisi jalan yang belum mantap (rusak berat dan rusak ringan) pada tahun 2019 sepanjang 906 kilometer dan pada tahun 2020 dikerjakan sepanjang 365 kilometer lebih dan pada tahun 2021 dikerjakan sepanjang 585 kilometer yang dilanjutkan tahun 2022 dengan skema pembiayaan dari pinjaman SMI, Pinjaman Bank NTT, Pemberian Hibah Jalan Daerah (PHJD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Kondisi kemantapan jalan berdasarkan hasil survei tahun 2021 mengalami peningkatan dari sekitar 70 persen di tahun 2020 dan naik menjadi 71 persen atau sepanjang 1.897 kilometer lebih. Sampai dengan Juli tahun 2022, kondisi mantap jalan mengalami peningkatan menjadi 2.037 kilometer atau sekitar 76 persen dengan pertambahan panjang jalan yang selesai dikerjakan 139 kilometer,” bebernya.
Ia menghimbau para Bupati/Walikota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur-infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. “Pemerintah juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan. Pada tahun 2021 dilakukan peningkatan pada 15 daerah irigasi dengan total luas 1.005 hektar sehingga terjadi peningkatan daerah irigasi yakni sebesar 37.350 hektar dibanding tahun 2020 sekitar 36.345 hektar. Total keseluruhan luas 24 daerah irigasi di seluruh NTT adalah 60.328 hektar. Pada tahun 2021 dibangun pula 23 embung baru sehingga total keseluruhan embung saat ini adalah 183 embung dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 160 embung,” katanya.
Pada tahun 2021 juga Pemerintah melakukan upaya pengembangan pelabuhan yakni Pembangunan Dermaga Semau, Pembuatan Master Plan Pelabuhan Paga, Kabupaten Sikka, Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan AimereKabupaten Ngada, serta Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita, Kabupaten Belu.
8). Bidang Ivestasi, Perdagangan dan Industri, Energi, meskipun ada hambatan karena pandemi covid-19, namun kegiatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap menunjukkan peningkatan realisasi nilai investasi setiap tahun. Total realisasi investasi dari tahun 2019 sampai dengan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 di Provinsi NTT adalah sebesar 18 triliun rupiah lebih (yang berasal dari sektor swasta), yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pada tahun 2021, target investasi yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah 5 triliun rupiah, namun realisasi investasi melampaui target, yakni sebesar 5,7 triliun rupiah dengan rincian PMA sebesar 1,5 Triliun dan PMDM 4,2 triliun rupiah. Untuk menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya di NTT, Pemerintah menerapkan pembebasan biaya penerbitan dokumen, memotong birokrasi perijinan yang berbelit-belit, menerapkan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, menerapkan sistem pelayanan jemput bola (pembuatan service point atau gerai layanan, mengantar izin langsung kepada pelaku usaha) serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan membangun sistem pelayanan publik terpadu.
Ke depan, sebut Wagub Nae Soi, dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan akan dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di kota dan kabupaten. “Pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan melalui kebijakan hilirisasi industri dalam upaya peningkatan nilai tambah. Perhatian pemerintah terutama diarahkan pada peningkatan kualitas produk UMKM sehingga dapat bersaing dengan produk dari luar. Tahun 2021 jumlah industri kecil dan menengah adalah sebesar 135.734 unit, mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 140.161 unit,” sebutnya.
Dikatakan Wagub, Pemerintah juga terus mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memasarkan produk-produknya. Pemerintah telah menerbitkanE-katalog lokal sehingga para pelaku UMKM dapat terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Saat ini ada 47 UMKM dengan jumlah produk 358 jenis yang tayang pada e-katalog. Sementara itu, nilai ekspor NTT pada tahun 2021 adalah sebesar 20,8 juta US$ dengan volume ekspor senilai 49.330 ton. Pemerintah terus membangun Pelabuhan Tenau agar dijadikan sebagai pelabuhan ekspor sehingga semua komoditas ekspor asal NTT dapat langsung dikirim ke luar Negeri tanpa melalui pelabuhan daerah lainnya di Indonesia,” katanya.
Selain itu, dalam rangka mendukung upaya peningkatan rasio elektrifikasi, pada tahun 2020 Pemerintah melakukan pemasangan PLTS Sehen dan Terpusat kepada masyarakat terpencil/pedesaan yang belum dijangkau jaringan listrik PLN sebanyak 816 unit, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 245 unit. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa pemasangan baru meteran listrik gratis pada daerah yang sudah dijangkau jaringan listrik PLN, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Berbagi upaya ini telah menaikkan rasio elektrifikasi di NTT.
“Tahun 2020 rasio elektrifikasi di NTT sebesar 86,60 persen, sementara di tahun 2021 meningkat menjadi 88,96 persen. Sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber energi baru terbarukan yang cukup besar, Pemerintah terus berupaya mengembangkan PLTS berskala besar di Sumba dan Timor, pengembangan energi listrik tenaga panas bumi di Flores serta pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan arus laut di Selat Gonzalu, Flores Timur,” ujarnya.
9). Bidang Koperasi, Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koperasi sebagai soko guru ekonomi memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta penggerak roda ekonomi daerah. Perkembangan koperasi di NTT terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah unit koperasi maupun keanggotaannya. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Tahun 2020, jumlah koperasi di NTT sebanyak 4.282 Unit dengan jumlah anggota koperasi 2.4 juta orang dengan total aset sekitar 12,5 triliun rupiah.
Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 4.286 unit dengan jumlah anggota 2.5 juta orang dengan total aset bertambah menjadi 13,5 triliun rupiah. Kita patut berbangga bahwa tiga koperasi asal NTT telah menjadi Koperasi Primer Nasional, yakni Kopdit Pintu Air, Kopdit Swastisari dan Kopjas TLM Indonesia yang memiliki kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat, sejak tahun 2020, Pemerintah terus memfasilitasi digitalisasi koperasi. “Tahun 2021, sebanyak 600 unit koperasi telah melakukan upaya transformasi digital dalam pelayanannya. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong koperasi untuk bergerak dalam sektor riil sehingga tidak hanya fokus pada simpan pinjam,” katanya.
Sementara itu, untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi kerja dan membuka kesempatan kerja bagi para pencari kerja, Pemerintah Provinsi pada tahun 2021 telah melakukan pelatihan produktivitas kepada 200 orang dan pemagangan kepada 180 orang. Pelatihan pemagangan dilaksanakan selama 5 bulan untuk sembilan kejuruan, yakniperhotelan, tata boga, kejuruan otomotif, kejuruan teknik pendingin AC, menjahit, aplikasi perkantoran, digital marketing, meubeler dan tata kecantikan.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, telah dibentuk Desa Model di 21 Kabupaten di NTT. “Sejak tahun 2020 sampai dengan 2021, terdapat 44 desa model. Kehadiran desadesa model ini telah membantu penurunan stunting dan pengembangan pariwisata di desa,” kata Wagub.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah saat ini dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa adalah melalui budidaya bambu. Bambu telah menjadi komoditas masa depan dunia. Pada tahun 2022 telah diresmikan kampus bambu pertama di Indonesia yang terletak di Turetego Mataloko, Kabupaten Ngada. “Di kampus tersebut akan dikembangkan berbagai produk unggulan yang terbuat dari bambu. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah berupaya melibatkan masyarakat dalam pembudidayaan bambu dengan membentuk kelompok “mama-mama bambu” untuk membudidayakan bibit bambu sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Lokasi budidaya bambu ini tersebar di KabupatenSikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Jenis bambu yang dikembangkan adalah bambu aur, petung dan pering. Total tanam bibit aur sampai dengan saat ini adalah 2.2 juta anakan, petung 156 ribu anakan, dan 88 ribu pering sehingga total keseluruhan bibit bambu yang sedang dibudidayakan dan ditanam sekitar 2.5 juta anakan.
Dengan adanya kunjungan Presiden Joko Widodo ke kampus bambu pada 1 Juni 2022, maka diharapkan Provinsi NTT akan menjadi sentra pengembangan bambu nasional.
10). Bidang Reformasi Birokrasi dan Hukum, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah terus melanjutkan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sosok “birokrasi berkelas dunia 2024.”
Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai ujung tombak pelayanan publik, Pemerintah Provinsi membangun Assesmen Center yang berperan melakukan penilaian kompetensi ASN sejak tahun 2012. Pada tahun 2020, Assesmen Center Pemerintah Provinsi memperoleh “Akreditasi A” dari Instansi Pembina Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN, dan meraih BKN Award pada tahunyang sama untuk kategori Penilaian Kompetensi Terbaik Kedua.
Pada tahun 2021, Gedung Asesment Center yang modern Pemerintah Provinsi NTT diresmikan. Sejak tahun 2021, Pemerintah mewajibkan seluruh ASN pada Perangkat Daerah Provinsi NTT untuk melakukan uji kompentensi. Di tahun 2021, Pemerintah NTT meraih penghargaan BKN Award Peringkat III kategori Implementasi Manajemen ASN terbaik.
Dan di tahun 2022, mendapat penghargaan BKN Award Peringkat III kategori Implementasi Manajemen ASN terbaik, BKN Award Peringkat V kategori Penilaian Kompetensi terbaik, BKN Award Peringkat V kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawian terbaik. Indeks Sistem Merit (ISM) kita juga terus meningkat. “Tahun 2021 menurut penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ISM NTT mendapat nilai 172 atau kategori buruk. Namun dengan langkah-langkah perbaikan terus-menerus, di tahun 2022, ISM kita naik ke kategori Baik dengan total nilai 252. KASN akan memberikan penghargaan atas capaian ini pada bulan November 2022,” ujarnya.
Wagub Nae Soi menambahkan, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Indeks Birokrasi kita 60,74 poin atau kategori B. Sementara pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,74 poin menjadi 61,50. Pemerintah akan terus membangun komitmen semua perangkat daerah agar Nilai Reformasi Birokrasi dapat ditingkakan lagi menjadi Sangat Baik atau Memuaskan dengan secara regular melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) dan mendorong perangkat daerah memperoleh penilaian Zona Integritas (ZI) dan peningkatan SAKIP.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tata pemerintahan yang baik dan bersih, sejak tahun 2020 Pemerintah menggandeng lembaga sertifikasi internsional, Szutest, untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Tahun 2020 dimulai dengan 12 unit kerja dengan rincian 10 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PKK dan Dekranasda. Selanjutnya pada tahun 2021 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 diterapkan pada semuaperangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT ditambah PKK dan Dekranasda.
“Pemerintah juga senantiasa memperbaharui tata kelola keuangan agar transparan dan akuntabel. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT tahun 2021, oleh BPK RI kembali memberikan penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk yang ke-tujuh kalinya secara beruntun. Sementara LKPD dari 21 Kabupaten/kota se-Provinsi NTT pada tahun 2021 juga mendapat penilaian WTP. Masih tersisa satu kabupaten, yakni Kabupaten Kupang yang penilaian atas LKPD Tahun 2021-nya belum dikeluarkan oleh BPK,” katanya.
Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan jelas, Pemerintah bersama DPRD telah membuat regulasi dengan menetapkan dan mengundangkan 8 Peraturan Daerah, 5 rancangan Peraturan Daerah masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, serta 4 Peraturan Daerah yang dirancang pada tahun 2021, baru akan mendapat hasil fasilitasi tahun 2022 sehingga akan ditetapkandan diundangkan di tahun 2022. Pada Tahun 2021 juga telah ditetapkan 92 Peraturan Gubernur dan 12 Instruksi Gubernur.
“Hasil-hasil pembangunan yang dicapai di atas merupakan karya bersama kita semua, baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dalam kesempatan yang bermartabat ini, saya mengajak kita semua untuk berkarya lebih luar biasa dengan senantiasa memupuk dan meningkatkan modal sosial kita dengan mendayagunakan nilai-nilai kolaborasi, gotong-royong, solidaritas, jejaring sosial, saling percaya, pola hidup hemat, produktif, energik, inovatif dan berani memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih masa depan NTT yg adil dan sejahtera,” katanya.
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, ia menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan beberapa hal Pertama, selalu bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Kedua, Kepala Daerah dapat mengembangkan kepemimpinan enterpreneurship dalam mengelola APBD sebagai instrumen fiskal daerah untuk menciptakan stablitas ekonomi, dan lebih fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada urusanurusan wajib. Saya juga meminta kepada para kepala daerah untuk mempercepat penyerapan APBD tanpa ada KKN serta mengalokasi belanja APBD untuk membeli produk-produk UMKM NTT agar merangsang pertumbuhan ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah masing-masing dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unsur Forkopimda di Kabupaten/Kota. “Provinsi NTT khsusunya Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah beberapa side event dari KTT G-20. Ini adalah sebuah kehormatan untuk pertama kalinya dan sebagai tuan rumah kita dapat menjamin keamanan dan ketertiban serta keramahtamahan melayani tamu-tamu internasional yang akan datang untuk melaksanakan aktivitasnya,” katanya.
Keempat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota tidak boleh berpikir dan bertindak parsial dengan ego kabupaten, tetapi seyogyanya berpikir NTT sebagai sebuah kawasan ekonomi yang saling berbagi dan menopang. Oleh karena itu, tidak semua kabupaten harus berlomba-lomba untuk membangun hal yang sama, tetapi mengoptimalkan keunggulan saingnya. Kerja sama antar-daerah dapat menjadi solusi terbaik dalam produksi, distribusi maupun pemasaran barang dan jasa bersama.
Kelima, mempermudah izin investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah dari komoditas-komoditas unggulan NTT serta membuka lapangan kerja.
Wagub Nae Soi bersama Gubernur Laiskodat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Anggota DPR/DPD asal NTT yang telah memberi perhatian bagi pembangunan daerah ini. Para Bupati dan Walikota atas dukungan, kerja sama dan komitmen dalam memajukan daerah ini. “Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT atas dukungan dan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah ini. Unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah bersinergi bersama Pemerintah Provinsi maupun 22 Kabupaten/Kota dalam membangun daerah ini. Para medis, tenaga kesehatan dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota yang telah berjuang di garda depan dalam menangani dan mengendalikan penyebaran covid 19 di daerah ini serta berbagai kiat mempercepat cakupan vaksinasi. Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, para sesepuh NTT, perguruan tinggi, badan dan lembaga internasional atas berbagai sumbangan bermakna yang telahdiberikan kepada Pemerintah dalam membangun dan memajukan daerah ini. ü Rekan-rekan wartawan baik media cetak, on-line maupun media elektronik yang telah mengontrol pemerintah, mengedukasi masyarakat dan mempromosikan program – program pembangunan,” ujar Wagub Nae Soi.
Di akhir pidatonya, Wagub Nae Soi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala ide-ide cerdas, kritik, perhatian dan segala tindakan baik bagi daerah ini. Mari kita satukan langkah dan komitmen untuk membangun NTT maju dalam visi “NTT Bangkit Menuju Sejahtera”.***Laurens Leba Tukan
