LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM – Sejumlah bidan yang bekerja di rumah sakit swasta di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata cemas dengan pemberlakuan pendidikan profesi yang ditetapkan pemerintah. Bagi para pejuang keselamatan generasi bangsa ini, pemberlakuan pendidikan profesi ibarat nestapa yang membuat mereka merana.
Pasalnya, para bidan yang selama ini bekerja di Rumah Sakit swasta rata-rata tamatan D3 dan D4 Kebidanan. Dan jika diharuskan mengambil profesi kebidanan maka sudah pasti banyak yang tidak sanggup.
Bidan Agustina Ina Dida Huki menyebut itu ketika diminta tanggapan terkait pemberlakukan pendidikan profesi terhadap bidan, usai kegiatan HUT IBI Ke 71 bertempat di kantor bupati Lembata, Senin (27/6/2022). “Kalau seperti itu maka kami sangat kuatir dengan keberadaan kami nanti,” ungkap Ina Dida.
Bidan yang sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Bukit Lewoleba ini mendukung adanya pendidikan profesi kebidanan, namun dirinya kuatir kalau yang menjadi prioritas hanya bidan PNS di lembaga pemerintah.
Padahal, kata dia, antara bidan swasta dan bidan PNS menjalankan tugas yang sama, termasuk sama-sama mendukung dan menjalankan program yang digagas pemerintah.
Dia juga merana karena biaya untuk bisa sampai ke jenjang pendidikan profesi sangat besar, sementara ia hanya bidan dirumah sakit swasta yang minim anggaran ketimbang lembaga milik pemerintah.
“Perjuangan untuk pendidikan profesi itu harus butuh anggaran besar, sementara kami hanya bidan swasta, tidak ada tunjangan jadinya mau bagaimana,” katanya.
Bukan hanya itu, mantan bidan PTT Lembata ini juga risau karena jika tidak mengantongi sertifikat pendidikan profesi maka dirinya bakal terancam tidak bisa bekerja. “Itu kan syarat kebidanan, kalau itu tidak ada maka kami pasti tidak bisa kerja layani pasien,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap menaruh kepercayaan kepada pemerintah agar memprioritaskan juga bidan swasta, sehingga cita-cita semua bidan di Lembata mendapat pendidikan profesi bisa terpenuhi. “Kami juga butuh pemerintah, sebab di swasta kami serba terbatas, kami harap ini bisa dipikirkan bersama,” pungkasnya.
Ketua IBI Lembata Rosa Delima Tuto, bertekad bakal membantu memperjuangkan kepentingan bidan swasta terkait pendidikan profesi ke pemerintah daerah. “Dari 410 bidan yang ada di organisasi IBI Lembata ada bidan swasta juga, kita bantu perjuangkan itu,” paparnya.
Ketua DPRD Lembata, Piter Gero pun memastikan agar semua bidan di daerah itu bisa memiliki kompetensi kebidanan sesuai petunjuk dari pemerintah pusat.
Piter Gero juga berkomitmen untuk merubah peraturan daerah terkait kepentingan peningkatan kompetensi bidan agar muda diikuti oleh semua bidan di Lembata.
“Kita review kembali Perda nomor 10, paling tidak setiap tahun ada bidan yang sekolah untuk tingkatkan SDM mereka,” sebut Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lembata ini dalam sambutannya.
Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa mengaku bakal menyetujui semua permohonan bidan untuk melanjutkan pendidikan profesi. “Saya akan tandatangan permohonan yang masuk yang penting mereka pergi sekolah profesi, saya pastikan itu jadi,” tandas Marsianus dalam sambutannya saat itu.*/)Tedy Lagamaking
Editor: Laurens Leba Tukan
