KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pandemi Covid-19 membawa dampak hampir di seluruh sektor kehidupan. Wabah yang menghantam dunia ini membutuhkan kesigapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan dan pelayanan publik dengan intensitas kerja yang tinggi.
“Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan mempertimbangkan tambahan perbaikan penghasilan,” sebut juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Drs. Gabriel Manek, M.Si ketika membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap RAPBD NTT 2022 dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun 2021/2022 DPRD NTT, Kamis (11/11/2021).
Fraksi yang dipimpin Hugo Rehi Kalembu dan H. Ir. Mohammad Ansor ini menyebutkan, pandemi Covid-19 mulai melandai walaupun Provinsi NTT dalam akhir Oktober hingga awal November masih beberapa kali masuk dalam daftar 10 Provinsi dengan tambahan kasus positif terbanyak. “Sehubungan dengan alokasi Belanja Tidak Tetap (BTT) yang masih tinggi, perlu dicermati agar pemanfaatan nanti realistis dan akuntabel,” sebut Gabriel Manek.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga menyebutkan, sehubungan dengan rencana penanganan kemiskinan ekstrim untuk tahun 2021 pada 5 Kabupaten dan pada tahun 2022 pada 18 Kabupaten, pemerintah daerah perlu membuat road map yang terkoordinasi dan membangun jaringan kerjasama sehingga tidak hanya membebani APBD.
Sedangkan tentang membangun lingkungan hidup, Fraksi Partai Golkar berpendapat, menyikapi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan bencana adalah merupakan isu nasional dan global yang perlu disikapi secara lokal. “Sehubungan dengan pembalakan hutan yang masih terjadi di banyak kabupaten antara lain di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk lebih serius dan segera menyikapi Pengaduan Forum Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya,” sebut Gabriel Manek.
Mantan Bupati TTU ini mengatakan, para pemuda pemilik masa depan lingkungan sangat prihatin terhadap kegiatan pembalakan liar di Kawasan Hutan Lindung Yawila di wilayah Sumba Barat Daya akibat lalainya pengawasan dari Kepala UPTD Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kabupaten.
Ia menambahkan, musim hujan sudah terjadi merata di semua daerah, namun distribusi benih jagung dan pupuk dalam rangka program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) belum ada di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, antara lain di Sumba Barat Daya. “Fraksi Partai Golkar minta Dinas terkait untuk segera memenuhi kebutuhan benih dan sarana produksi di seluruh wilayah NTT yang mendapat alokasi program,” sebut Gabriel Manek.
Golkar juga menyoroti jenjang pendidikan menengah masih terdapat Kepala Sekolah yang berstatus Pelaksana Tugas sehingga tanggungjawabnya terbatas. Juga masalah status tanah SMK Negeri Buyasuri di Kabupaten Lembata belum ada kepastian hukum sehingga menghambat dalam proses pembangunan pendidikan.
“Pembukaan SMA Negeri 1 Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya telah memiliki ijin operasional dan Nomor Induk Sekolah. Pada tahun 2021, telah menerima siswa baru sebanyak seratus orang dan proses belajar mengajar telah berlangsung. Sehubungan dengan itu, perlu dukungan pembangunan unit gedung baru. Perhatian yang sama perlu diberikan kepada daerah lain yang membutuhkan pembangunan gedung sekolah SMA/SMK,” sebut Gabriel.***Laurens Leba Tukan
