WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM – Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi NTT yang terdiri dari dr. Debby Veronika Abineno dan Blasin Kristoforus, S.Fil pekan lalu meninjau langsung kondisi kesiapsiagaan Rumah Sakit Rujukan di pulau Sumba pada era pandemi COVID-19. Selain itu, BPRS NTT juga melihat langsung sebagai tindaklanjut kasus perusakan fasilitas ruang isolasi RSUD Waikabubak yang dilakukan oleh keluarga pasien pada hari Sabtu, (17/4,2021) silam.
“Kami mengapresiasi respon cepat RSUD Waikabubak dengan merubah akses ruang isolasi melalui kebijakan satu pintu untuk menjamin keamanan. Juga inovasi yang dilakukan pasca perusakan fasilitas rumah sakit oleh keluarga pasien, yaitu dengan membuat video tentang keadaan riil pelayanan di RSUD sepanjang pandemi Covid-19 kemudian dipublikasikan melalui media sosial untuk memberikan persepsi lain pada masyarakat Sumba Barat tentang RSUD Waikabubak dan tenaga kesehatan yang terlibat didalamnya,” sebut dr. Debby Veronika Abineno kepada SelatanIndonesia.com, Selasa (4/5/2021).
Dijelaskan dr. Debby, dalam kunjungan tersebut, BPRS NTT disambut oleh Direktur RSUD Waikabubak, dr. Japendi R.P. Saragih, SpA, M.Biomed serta pejabat struktural lainnya. “Kami juga memberikan penjelasan dan diskusi tentang Pedoman Tatakelola Operasional Rumah Sakit di era Pandemi Covid -19. Dan dari hasil diskusi bersama Tim RSUD Waikabubak, didapatkan bahwa Rumah Sakit Pemerintah tipe C dengan status BLUD sejak tahun 2014 di Kabupaten Sumba Barat yang masih melayani masyarakat di tiga kabupaten Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah, sudah mempertimbangkan strategi internal RS, termasuk strategi jika terjadinya lonjakan kasus COVID-19,” sebut dr. Debby.
Dikatakan dr. Debby, pihaknya juga menyarankan untuk manajemen RSUD Waikabubak menyusun rencana strategi tertulis, salah satunya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus, RSUD Waikabubak akan mempersiapkan 15 tenaga kesehatan tambahan yang terdiri dari 2 orang dokter, 5 orang bidan, dan 8 orang perawat. “Mereka 15 Nakes ini nantinya akan diberikan pelatihan berkala tentang protokol Covid -19 oleh Tim PPI RSUD Waikabubak,” ujarnya.
Direktur RSUD Waikabubak dan Ketua Tim PPI RSUD Waikabubak, dr. Hendrawati Mahemba, SpPK menjelaskan, tim RSUD Waikabubak langsung mengaktifkan tim media RSUD Waikabubak yang sudah dibentuk sebelumnya, yang terdiri dari tenaga internal RS sendiri. “Kita memberikan masukan tambahan agar tim media yang sudah ada dipersiapkan dengan rencana strategi yang solid, demi memperkecil gap komunikasi antara masyarakat Sumba Barat dengan RSUD Waikabubak. Sekaligus mematahkan stigma negatif masyarakat tentang Rumah Sakit di era pandemi Covid-19. Ini sesuai dengan Surat Edaran No HK 02.01/Menkes/303/2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19,” kata dr. Debby.
Anggota Tim BPRS NTT, Blasin Kristoforus, S.Fil mengatakan, Rumah Sakit bisa melakukan komunikasi eksternal dalam menjangkau masyarakat dengan pihak gereja, juga struktur organisasi masyarakat yang ada, seperti Karang Taruna, PKK maupun satgas Covid-19 mulai dari perangkat RT, RW, sampai Kelurahan, untuk pengawasan protokol pencegahan Covid-19 maupun edukasi langsung pada masyarakat.
“Kita juga bertemu langsung untuk memberikan dukungan moral terhadap dokter Internis sebagai penanggung jawab pasien Covid-19 yang masih terus berjuang mengatasi rasa takut sebagai seorang manusia, seorang perempuan, juga seorang ibu. Sekalipun tidak bisa melawan panggilan tugas sebagai seorang dokter sesuai etika kedokteran yang telah dipegang,” katanya.
Disebutkan Blasin Kristoforus, BPRSP NTT akan terus berkomunikasi dengan pihak RSUD dalam penyusunan Strategi Rumah Sakit untuk Covid-19 dan saling berbagi informasi untuk kebaikan bersama, demi mencegah menurunnya semangat dan penguatan mentalitas petugas kesehatan, untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumba Barat.
Selain kunjungan ke RSUD Waikabubak, BPRS Propinsi NTT juga mengunjungi RS Kristen Lende Moripa yang disambut oleh Direktur RS dr. Loeta Lapoe Moekoe, wakil Direktur bpk Yohanis Boro, SE, serta tim managemen RS.
Permasalahan yang sama dengan RSUD Waikabubak ditemukan juga di RS lain yang dikunjungi diantaranya, prosedur penanganan Coid-19 yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit yang bukan merupakan tugas Rumah Sakit sesuai protokol penangan Coid-19. “Kondisi itu semakin membebankan petugas Rumah Sakit yang terbatas, dan ini bisa menjadi asal muasal terjadinya miskomunikasi antara petugas kesehatan yang kelelahan dengan keluarga pasien yang tentunya ingin dijelaskan sepenuhnya,” sebut dr. Debby.
Lantaran berbagai kendala yang ditemui itu, tim BPRS brkoordinasi dengan Bupati Sumba Barat, Yohannes Dade, SH, untuk membangun koordinasi. “Berbagai masukan dari Tim BPRS diterima dengan baik oleh Bapak Bupati Sumba Barat untuk ditindaklanjuti,” sebutnya. ***Laurens Leba Tukan
Komentar