KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah bayang-bayang pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena memilih menempuh dua jalur sekaligus: merangkul para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui pendekatan personal, sembari membuka ruang negosiasi dengan pemerintah pusat.
Arahan itu disampaikan Gubernur Melki dalam rapat koordinasi virtual bersama para bupati dan wali kota se-NTT, Selasa (3/3/2026). Bagi Gubernur Melki, persoalan ini bukan semata soal angka dalam postur anggaran, melainkan tentang kepastian nasib ribuan orang yang telah mengabdi di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
“Situasi ini perlu pendekatan personal. Kita dengarkan pendapat dan harapan mereka. Apa yang menjadi catatan untuk kita, sehingga kita bisa bergerak bersama,” ujarnya.
Mendengar Sebelum Memutuskan
Gubernur Melki meminta para kepala daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengambil langkah sepihak. Dialog, menurut dia, menjadi kunci untuk meredam kegelisahan PPPK yang muncul setelah wacana perumahan akibat tekanan fiskal mencuat ke ruang publik.
Ia menyadari, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membawa konsekuensi langsung bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti NTT.
Namun, Gubernur Melki menegaskan, keseimbangan antara kepatuhan pada regulasi pusat dan perlindungan terhadap PPPK harus dicari melalui komunikasi terbuka.
Di Kabupaten Sikka, misalnya, belanja pegawai telah mencapai 32,3 persen dari APBD. Bupati Juventus Prima Yoris Kago menyebut kondisi itu membuat daerahnya harus segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dengan jumlah PPPK lebih dari 4.000 orang, setiap keputusan anggaran akan berdampak langsung pada stabilitas pelayanan publik.
Jalur Negosiasi
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTT tidak tinggal diam. Gubernur Melki bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma berencana membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
Menurut Wagub Johni, Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 membuka peluang penyesuaian persentase belanja pegawai melalui keputusan menteri, setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Celah inilah yang akan diperjuangkan NTT.
Gubernur Melki bahkan mendorong agar pada level legislasi dimungkinkan adanya penyempurnaan regulasi, dengan mempertimbangkan karakteristik fiskal tiap daerah. “Jangan disamakan dengan daerah seperti Jakarta,” katanya, merujuk pada perbedaan kapasitas keuangan antara ibu kota dan daerah kepulauan di timur Indonesia.
Antara Kepastian dan Kreativitas
Selain negosiasi, Gubernur Melki juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan skema alternatif, termasuk pemberdayaan dan peluang wirausaha bagi PPPK yang berminat. Ia melihat tekanan fiskal tidak harus berujung pada kebuntuan, melainkan bisa menjadi momentum menata ulang strategi pembangunan daerah.
Namun, prioritas utamanya tetap jelas: menjaga kepastian kerja dan martabat PPPK yang telah lolos seleksi resmi dan mengabdi secara profesional.
Di tengah keterbatasan fiskal, pendekatan personal yang ditekankan Gubernur NTT menjadi pesan bahwa kebijakan anggaran tidak boleh memutus relasi kemanusiaan. Sambil bernegosiasi di tingkat pusat, pemerintah daerah diminta hadir lebih dekat untuk mendengar, menjelaskan, dan mencari jalan keluar bersama para PPPK yang kini menanti kepastian.*/meldo/llt
Komentar