TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla memastikan perempuan di Sumba Barat Daya berhak hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Sebuah janji yang ia suarakan lantang saat meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Gema Kelor) di Aula Hotel Sinar Tambolaka, Selasa (24/2/2026).
Peluncuran gerakan ini menjadi respons atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Timur. Data tahun 2025 menunjukkan, prevalensi kasus di tingkat provinsi mencapai 35,91 persen, sedangkan di Sumba Barat Daya tercatat 13 persen. Angka tersebut diyakini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Bupati Ratu Ngadu B. Wulla menegaskan, kekerasan terhadap perempuan merupakan tantangan serius pembangunan daerah karena dampaknya tidak hanya melukai individu, tetapi juga menggerus fondasi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kekerasan tidak hanya terjadi dalam rumah tangga, tetapi juga dalam hubungan asmara, di tempat kerja, lingkungan sosial, hingga ruang publik,” ujar Ratu Wulla dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkar terdekat korban seperti suami, pasangan, keluarga, tetangga, hingga pihak yang memiliki relasi kuasa. Kondisi ini membuat korban kerap berada dalam posisi rentan dan sulit mencari perlindungan.
Menurut Bupati Ratu Wulla, rendahnya angka pelaporan di Sumba Barat Daya dipengaruhi rasa takut, ketergantungan ekonomi, serta kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum. Di sisi lain, penyelesaian secara adat masih dominan ditempuh. Cara ini dinilai belum tentu memberikan efek jera atau sanksi hukum tegas bagi pelaku.
Padahal, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik. Trauma psikologis, tekanan sosial, hingga kehilangan kesempatan ekonomi menjadi beban jangka panjang yang harus ditanggung korban. Karena itu, ia mendorong perubahan budaya diam yang selama ini membungkam korban.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu kasus terjadi baru kita bertindak,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan lima langkah konkret: membangun komitmen yang kuat dan berkelanjutan; memperjelas peran serta tanggung jawab pemangku kepentingan; menyusun rekomendasi strategis yang aplikatif; memperkuat koordinasi dan jejaring lintas lembaga; serta mendeklarasikan komitmen bersama sebagai tanggung jawab moral kolektif.
Upaya pencegahan, lanjut dia, harus melibatkan lintas sektor diantaranya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi kemasyarakatan, media, hingga keluarga. Tim Penggerak PKK disebut memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentukan karakter dan nilai penghormatan terhadap perempuan sejak dini.
Komitmen pemerintah daerah juga diarahkan pada penguatan layanan perlindungan dan pendampingan korban yang cepat, responsif, serta terintegrasi, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kegiatan peluncuran Gema Kelor turut dihadiri Sekretaris Daerah SBD Drs. Etmundus N. Nau, Kepala Unit PPA Polres SBD, perwakilan Sinode GKS, Ketua MUI, Ketua PHDI, Ketua GMNI SBD, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, serta pegiat inklusi, termasuk tenaga ahli bahasa isyarat dan Ketua OMK Gereja Katedral Roh Kudus.
Melalui Gema Kelor, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap lahir gerakan kolektif yang tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berkelanjutan, terukur, dan menyentuh akar persoalan—demi memastikan setiap perempuan di Sumba Barat Daya hidup tanpa bayang-bayang kekerasan.*/KominfoSBD/llt
Komentar