KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Inflasi tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat mencapai 6,74 persen. Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT Daniel Agus Prasetyo menyebut itu ketika menggelar jumpa pers Bersama Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara di Kupang, Rabu (28/12/2022).
Disebutkan Daniel, inflasi menjadi konsentrasi semua pihak termasuk Presiden, Menteri dan tentu saja Kepala Daerah di seluruh Indonesia.
“Inflasi di November YoY 6,74 persen. 12 bulan terakhir komposisi harga meningkat 6,74 persen. Ini di atas angka nasional yg hanya 5,42 peesen. Inflasi year on year dipengaruhi oleh administred prices sebesar 3,78 persen, angkutan udara 1,34 persen, Bensin 1,23 persen dan angkutan dalam kota 0,72 persen,” sebutnya.
Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat terjadi inflasi pada bulan Desember 2022 sebesar 0,97 persen. Inflasi ini dipengaruhi oleh tekanan harga yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan.
Daniel meminta warga untuk tidak melakukan panic buying. Masyarakat harus berbelanja dengan bijak. “Stok masih banyak. Sehingga masyarakat tidak perlu panic buying. Beras tersedia, ikan, daging, sayuran dan semuanya masih tersedia,” katanya.
Ia juga menghimbau para pedagang untuk mencari keuntungan yang wajar. TPID, kata Daniel, pasti akan trun ke lapangan untuk memeriksa harga barang. TPID juga terus melakukan pemantauan harga di sisi eceran dan pedagang besar.
“Jadi masyarakat diminta untuk tetap tenang. Ini hal yang kita sama-sama alami, tapi kita optimis dan harus tetap waspada untuk tahun 2023,” ucapnya.
Daniel berharap Pemprov NTT, Pemkab maupun Pemkot perlu melakukan hal-hal untuk menekan angka inflasi yakni menyiapkan bahan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
6 Langkah Strategis Pemprov NTT Tekan Inflasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan sejumlah upaya strategis untuk menekan angka inflasi yang saat ini sudah mencapai 6,74 persen.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Dr. Lery Rupidara mengatakan, menghadapi inflasi, pihaknya melaksanakan 2 cara yakni pengendalian dan penanganan.
“Pengendalian lebih banyak dilakukan melalui kegiatan koordinasi, dan penanganan melalui action-action atau treatment melalui bansos dan lain-lain,” kata Lery Rupidara kepada wartawan, Rabu 28 Desember 2022.
Di bidang pengendalian, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan koordinasi dilaksanakan selama 32 kali.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan melalui HLM TPID (High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah) selama 5 kali di Flores, Sumba, dan Timor-Rote-Sabu.
Pemerintah Provinsi NTT juga menghadiri Rakornas bersama pemerintah pusat sebanyak 10 kali, melaksanakan Rakor TPID sebanyak 9 Kabupaten yang dirangkai dengan penyerahan secara simbolis anakan Cabai, serta 9 kali Rapat Teknis yang dirangkai dengan kunjungan atau survey harga pasar di Kota Kupang.
Sementara di bidang penanganan, pemerintah Provinsi NTT melaksanakan 6 upaya strategis untuk menekan angka inflasi.
Keenam upaya strategis tersebut adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, membangun kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari BTT.
“Enam poin ini dilaksanakan oleh TPID di seluruh Kabupaten/Kota di NTT bersama mitra strategis,” ujar Lery Rupidara.
Ia menambahkan, adapun rekomendasi yang diperoleh dalam Rakor di 9 Kabupaten adalah pertama, TPID mengntensifkan komunikasi publik sebagai upaya menghindari kepanikan atau menjaga ketenangan dalam masyarakat terhadap kondisi inflasi yang terjadi.
Kedua, perlu ada peningkatan peran TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.
Ketiga, Satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).
Keempat, subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin (80% dari Rp502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
Kelima, TPID menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari)
Keenam, TPID mencanangkan gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan lain-lain.
Ketuju, belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
Kedelapan, mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Bantuan Sosial (Bansos), Anggaran Desa, Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) Pusat.
Kesembilan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Kesepuluh, kunci utama isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid – 19. Ia mengajak seluruh masyarakat NTT agar tetap optimis menghadapi tahun 2023.***Laurens Leba Tukan
