KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT serta Program SIAP SIAGA dan sejumlah elemen meluncurkan sebuah program bernama INATANA.
Aplikasi INATANA merupakan suatu proses pemaduan perencanaan pembangunan desa dengan pengurangan risiko bencana. Pasalnya, sebagaimana diketahui bersama bahwa menurut Indeks Risiko Bencana
Indonesia (IRBI, BNPB 2021) menunjukkan bahwa NTT berada pada tingkat risiko bencana sedang.
Sedangkan, untuk 11 Kabupaten/kota di NTT berapa pada tingkat risiko tinggi dengan ancaman bencana mencakup banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, letusan gunung api, abrasi, kebakaran lahan dan hutan, dan lain-lain.
“Kejadian-kejadian bencana tersebut dapat mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat, merusak hasil-hasil pembangunan dan menghambat keberlanjutannya. Oleh karena itu penting untuk merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana dalam rangka melindungi hasil-hasil pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membentuk masyarakat desa yang tangguh terhadap bencana,” sebut Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si Ketika berbicara dalam Seminar Pubik Percepatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi NTT dan Peluncuran INATANA BPBD Provinsi NTT, di Kupang, Senin (17/10/2022).
Plt. Sekda Lisapaly mengatakan, dalam kejadian bencana, masyarakat desa yang paling merasakan dampak bencana tersebut yang meliputi semua sektor kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi dan mengurangi risiko terdampak dari bencana diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu dalam perencanaan pembangunan pada level desa sehingga menjadi salah satu pintu masuk peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak bencana.
Lebih lanjut disebutkan, kelompok masyarakat dari keluarga miskin, perempuan, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas cenderung merasakan dampak bencana yang lebih merugikan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Pasalnya, terbatasnya kapasitas mereka untuk kesiapsiagaan bencana.
“Perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana inklusif, yang mengedepankan pendekatan masyarakat secara menyeluruh, aktif dan bermakna dapat memastikan bahwa semua orang terlibat, berkontribusi, terlindungi dari bencana dan pada akhirnya dapat turut merasakan hasil pembangunan yang berkelanjutan.” Ujar Lisapaly.
Ia memberikan apresiasi kepada pengelola Program SIAP SIAGA yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT melalui BPBD Provinsi NTT sehingga dapat mempunyai Aplikasi Pemantauan dan Data Informasi Bencana atau yang disingkat INATANA. Apalagi, aplikasi itu telah dikembangkan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Barat. “Telah dilakukan proses replikasi kepada 10 kabupaten di Provinsi NTT,” katanya.
Lisapaly menjelaskan, aplikasi INATANA merupakan satu langkah maju bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pemantauan dan manajemen data informasi bencana dan juga sebagai salah satu sarana desiminasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana.
Ia berharap, aplikasi INATANA ini kiranya bisa menjadi sumber data yang
digunakan oleh semua sektor termasuk pemerintah desa/kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tidak hanya itu, Lisapaly mengatakan, bulan Oktober ini merupakan Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang diperingati secara global, dimana tema peringatan tahun ini adalah “Bersama Kita Tangguh” “Harapan kita bersama-sama kita mewujudkan masyarakat yang Tangguh dalam menghadapi bencana serta partisipasinya dalam rangka membangun ketangguhan berbasis komunitas melalui Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Keltana),” ujarnya.
Kepala BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo menjelaskan, aplikasi INATANA dimaksudkan untuk mengintergarsikan data dan infomasi bencana dan kebencanaan di NTT. Pasalnya, data data dan infomasi merupakan asupana yang paling penting dalm rangka ketepetan rumusan Langkah dan strategi serta kebijakan penaggulangan bencana di NTT.
“Manfaat dari aplikasi ini untuk mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang secara online antara Pusdalog Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi NTT dan Pusdalog BPBD kabupaten dan Kota. Juga dengan aplikasi ini memudahkan BPBD Kabupaten dan Kota dalam proses entry kejadian bencana mulai data korban, dan data lintas sector serta pelaporan,” jelasnya.
Manfaat lain dari aplikasi INATANA dapat memudahkan admin BPBD PNBD NTT untuk mengelola dan menonitoring data kejadian bencana yang dientry oleh BPBD Kota dan Kabupaten. “Dan setelah itu dijadikan acuan untuk melakukan analisisi resiko bagi kepentingan peringatan dini juga sebagai data awal untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Juga memudahkan ublikasi data dan informsi yang bisa dibagi-pakaikan sebagai salah satu standar sesuai regulasi Satu Data,” jelas Ambrosius.
Acara peluncuran aplikasi INATANA itu dirangkai dengan seminar publik Percepatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi NTT. Tampil sebagai pembicara diantaranya Kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo dengan materi Strategi Percepatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di NTT, Kepala Dinas PMD Viktor Manek dengan topik Pentingnya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di NTT. Juga dari APDIS NTT dengan topik Desa/Kelurahan Tangguh yang Inklusif: Apa dan Bagaimana.
Pada sesi kedua, tampil sebagai pembicara Peluang Peran Pendamping Desa dalam Mendukung Percepatan Desa Tangguh Bencana dengan nara sumber Korprov Pendamping Desa NTT. Juga Peran Perguruan Tinggi dalam mendukung Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang disampaikan oleh Rektor Universitas Nusa Cendana. Serta, Peluang dan Tantangan Kolaborasi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Percepatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan naras umber Direktur CIS Timor.***Laurens Leba Tukan
