LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM – Tak pernah berhenti, Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si terus menggalang dukungan dan kolaborasi harmonis dari pemerintah pusat untuk membangun Kabupaten Flores Timur.
Mulai Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala Perpusatakaan Nasional, Sekjen Kementrian Pertanian Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc., dan jajaran Kementrian Perhubungan RI yang diwakili oleh Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi. Tidak hanya itu, sebelumnya Doris Rihi juga menemui anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena serta Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi mendesak dari Flotim untuk dikawal dan diperjuangkan hingga terwujud.
Jumat (17/6/2022), Doris Rihi didampingi sejumlah Pimpinan OPD bertemu Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi di Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta. Sejumlah aspirasi mendesak pada sektor Perhubungan disampaikan Doris Rihi untuk diprioritaskan.
Kepada SelatanIndonesia.com, Sabtu (18/6/2022), Doris Rihi mengatakan, sejumlah usulan yang disampaikan ke Kementrian Perhubungan diantaranya pengadaan mobil kir keliling, rambu-rambu lalulintas dan traffic light, pengembangan SDM Perhubungan, mobil derek kendaraan, serta Penerangan Jalan Umum (PJU). “Juga Pembangunan Terminal Tipe C, Shelter dan Halte Kota, Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP), dan Pengadaan Kapal Ferry karena kondisi riil Kabupaten Flores Timur adalah Kepulauan,” ujar Doris.
Dijelaskan Doris Rihi, Pengadaan Mobil Uji Kir Keliling untuk Kabupaten Flores Timur yang terdidri dari Pulau Adonara, Pulau Solor dan Flores Timur daratan menjadi hal urgen. Pasalnya, dengan kondisi kepulauan, tentunya mengalami kesulitan terutama dalam melayani uji kir kendaraan yang mana secara regulasi minimal setiap 6 bulan dilakukan sekali.
“Dari data yang ada, tidak semua kendaraan yang ada di Kabupaten Flores Timur melakukan uji kir. Ini disebabkan karena kondisi geogerafis dan ketiadaan alat kir mobile yang bisa di bawah ke pulau – pulau untuk melayani kendaraan yang wajib kir. Sehingga Pemda Flotim mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pengadaan Mobile kir keliling untuk dioperasikan di pulau Adonara dan pulau Solor,” sebutnya.
Doris Rihi menambahkan, usulan tentang Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Kabupaten Flores Timur. Disebutkan, Flotim memiliki 20 unit jembatan tambatan perahu (JTP) untuk menunjang kelancaran arus transportasi orang dan barang antar pulau di Kabupaten Flores Timur. Jembatan Tambatan Perahu berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan lokal untuk menopang aktivitas pelabuhan Larantuka debagai pelabuhan pengumpul lokal.
“Ada beberapa JTP yang membutuhkan rehabilitasi dan peningkatan, oleh sebab aktivitas yang cukup tinggi antara lain JTP Tana Mera, JTP Boleng, JTP Klukenuking, JTP Waiotan, JTP Pantai Palo dan JTP yang lain,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Kabupaten Flores Timur yang terdidri dari Pulau Adonara, Pulau Solor dan Flores Timur daratan dimana laut menjadi penghubung antar pulau. Maka sarana transportasi laut yang memadai menjadi kebutuhan masyarakat terutama dalam mendukung transportasi kendaraan berat, roda 2, roda 4 maupun roda 6. “Sehingga kebutuhan akan adanya kapal penyeberangan/kapal ferry sangat penting saat ini di Flotim,” jelasnya.
Doris Rihi menambahkan, penyediaan dan pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Flores Timur belum dapat menjawabi harapan penguna jalan baik dari aspek kuantitas dan kualitas. Sehingga, untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang timbul sebagai akibat dari kurangnya lampu penerangan jalan umum maka diperlukan segera guna mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi di Kabupaten Flores Timur.
Selain itu Pembangunan Terminal Tipe C, Shelter dan Halte Kota untuk menopang kelancaran arah gerak penumpang dalam menunggu kendaraan angkutan umum. “Tujuan pembangunan Terminal Tipe C,Shelter dan Halte antara lain sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus penumpang dan barang serta sebagai tempat perpindahan moda angkutan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flotim Yitno Wada mengatakan, jajaran Kementrian Perhubungan merespons sangat baik sejumlah usulan yang disampaikan Penjabat Bupati Flotim. “Respons Kementerian Perhubungan sangat baik dan menerima semua usulan yang diajukan oleh Pemda Flores Timur sembari dilakukan verifikasi program/kegiatan yang sesuai dengan indikasi program yang ada di kementerian,” ujar Yitno.***Laurens Leba Tukan
