LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten Lembata menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.
Piagam penghargaan ini diberikan langsung oleh Nengah Santi, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka kepada Bupati Lembata Thomas Ola Langoday di Ruang Rapat Kantor Bupati Lembata, Jumat (15/10/2021).
Menurut Nengah Santi, penghargaan ini merupakan kado peringatan otonomi daerah ke-22 Kabupaten Lembata yang baru dirayakan pada 12 Oktober 2021 kemarin.
“Di usia ini, Pemda Lembata berhasil berkinerja luar biasa dalam hal tata kelola pemerintahan dan keuangan. Kerja keras jajaran pemda dalam mengelola keuangan telah membuahkan hasil dengan peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, sudah menyelenggarakan rapat kerja nasional akuntasi laporan keuangan pemerintah secara daring. Dalam acara ini pemerintah pusat memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapat opini WTP dari BPK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagaimana diutarakan Nengah Santi, berpesan supaya semua lembaga pemerintah dan pemerintah daerah terus melihat temuan BPK dan menindaklanjutinya berdasarkan rekomendasi dari BPK. “Kemenkeu juga harapkan komitmen yang kuat dalam pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, dia juga memaparkan, dari total 22 kabupaten/kota di NTT, sebanyak 19 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini WTP dari BPK. Dari jumlah ini, Pemprov NTT dan Pemkab Sikka tercatat memperoleh opini WTP dari BPK sebanyak lima kali berturut turut. “Kami yakin seluruh jajaran pemda Lembata tidak akan berhenti sampai di sini dan prestasi ini bukan yang pertama dan terakhir,” pesannya.
Bupati Lembata Thomas Ola menambahkan, pemerintah Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan dia dan (alm) Bupati Eliaser Yentji Sunur sejak awal sudah mempunyai inovasi yang dinamakan ‘Go To WTP’. Alasannya, sejak berdiri otonomi tahun 1999 hingga 2011, Pemda Lembata hanya mendapat predikat disclaimer dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “Belasan tahun kami ada di posisi ini. Tapi kemudian pembenahan terus dilakukan. Di awal pemerintahan kami sejak 2017 memang bertekad raih opini WTP dan kuncinya filosofi Taan Tou, bekerja sama dengan visi sama dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Kala itu, mereka juga mewajibkan setiap OPD membuat semacam ‘peta jalan’ untuk pencapaian opini WTP hingga akhirnya memperoleh opini WTP untuk penilaian pada tahun 2021. “Ini kerja seluruh komponen. Bukan kerja bupati, wakil bupati saja. Yang bekerja kita semua,” katanya mengapresiasi pencapaian opini WTP yang diraih Pemkab Lembata.*)Tedy Lagamaking
Editor: Laurens Leba Tukan
