VBL-BKH, Dua Seteru yang Menyatu untuk NTT Bangkit dan Sejahtera

2396
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Lasikodat, dan Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman ketika bertemu sebelum keduanya menjadi nara sumber dalam FGD Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Luwansa, Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6/11/2020).Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM – Dua nama beken di blantika perpolitikian nasional asal Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Benny K. Harman (BKH) yang pernah menjadi seteru dalam hajatan politik pemilihan Gubernur NTT 2018 silam, kini menyatu untuk membangun NTT.

Viktor Bungtilu Lasikodat dan Josef Nae Soi yang dipercayakan oleh mayoritas masyarakat NTT pada pemilihan Gubernur NTT 2018 silam kini sedang giat membangun NTT dengan visi besar NTT Bangkit menuju Sejahtera dalam Bingkai NKRI. Sedangkan Benny K. Harman kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dan berada di Komisi III.

Meski kedua politisi Senayan ini pernah bertarung sengit, namun keduanya tetap bersatu untuk membangun NTT dalam kapisatas dan posisinya masing-masing. “Saya dengan Bung Viktor kan berteman baik, dan ketika diundang Pak Ino dari Badan Keahlian DPR RI untuk berbicara dalam FGD ini, saya minta supaya harus undang Gubernur Viktor Laiskodat sebab dia yang punya kuasa, kita ini tidak punya. Yang kita punya hanya pengetahuan, tetapi pengetahuan tidak akan bermanfaat kalau tidak dieksekusi, dan yang bisa mengeksekusi itu adalah yang punya kuasa. Dan saya senang siang ini Gubernur hadir,” sebut Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman ketika tampil sebagai nara sumber dalam FGD Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Luwansa, Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6/11/2020).

Benny K. Harman mengaku senang dengan gebrakan Gubernur Viktor Laiskodat. “Terus terang saya senang dengan Pak Gubernur punya gebrakan di NTT, itu memang pemimpin yang betul. Walaupun beliau ini kadang kala saya tidak suka. Beliau ini kan teman lama waktu masih susah, hanya kearena dia punya bintang, tapi hari ini dia tidak pakai bintang. Tadi saya bilang sama dia, bung harus pakai bintang, sebab bintang itu yang membuat saya menghargai bung dan saya angkat topi, tapi kalalu dia pakai begini apa bedanya dengan saya punya orang di kampung,” sebut Benny kepada Gubernur Laiskodat disampingnya yang mengenakan sarung adat tenunan Todo, Manggarai.

Baca Juga:  Aksi Mogok Notaris di NTT Minta Perlindungan Presiden, Menkumham dan Kejagung

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Lasikodat, Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman dan Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santo Paulus Ruteng, Rm. Yohanes Servatius Lon dalam FGD Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Luwansa, Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6/11/2020).Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

Benny K. Harman juga mengaku senang bisa hadir dan memberikan masukan pemikiran terhadap RUU tentang Provinsi NTT. “Ini RUU penting sekali, tetapi saya kasih catatan bahwa kebutuhan kita membuat RUU ini tidak semata dengan alasan, dasar pembentukan UU Provinsi NTT ini adalah produk hukum yang lama, bukan itu alsananya,” sebut Benny.

Yang paling penting menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini adalah, ada perintah konstitusi terhadap pemebentuk UU, bahwa supaya secepetnya melakukan penyesuaian terhadap UU yang mendasari pembentukan daerah-daerah Provinsi termasuk NTT. “Itu amanat konstitusi dan saya minta Pak Gubernur Viktor Laiskodat untuk mendukung penuh RUU ini. Kalau bisa kita membuat UU tentang Pemerintahan Daerah Provinsi NTT dengan menegaskan sifat kekhususan dan sifat keistimewaanya itu apa,” ujar Benny.

Dikatakannya, tuntutan untuk menegaskan kekhasan dan keistimewaan NTT itu bukan sesuatu yang mengada-ada tetapi memang sudah diatur dalam pasal 18b UUD 1945 bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. “Sekarang saatnya kita tagih negara bahwa tolong akui kekhususan dan kekhususan kami di NTT dalam bentuk UU ini. Tinggal kita merumuskan apa kekhasan kita, apakah sebagai keplauan, dan keragaman etnis,” ujar Benny K. Harman.

Gubernurr NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan ada tiga hal dalam negara yang mengikat provinsi dan kabupaten yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.

Disebutkan Gubernur Laiskodat, tentang wilayah, akan dibahas pula mengenai garis perbatasan dengan Timor Leste, kendati sudah ada perjajian mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, namun ikut didiskusikai saat pembahasan RUU tersebut. “Sehingga akan memberikan kejelasan kepada masyarakat NTT sampai di mana saja batas wilayahnya,” ujarnya. Dengan demikian, RUU ini akan memaksakan pemerintah pusat untuk segera bersama Timor Leste menyelesaikan batas wilayah kedua negara.

Baca Juga:  Kabar Gembira Wagub Nae Soi Sembuh dari Covid, Gubernur dalam Kondisi Baik

Seperti diketahui, saat ini batas darat antara Indonesia dan Timor Leste belum disepakati di sejumlah titik antara lain di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kupang yang berbatasan dengan Distrik Oekusi.

Sedangkan dari aspek sosiologis, antara lain dijelaskan pula tentang rakyat yang terdiri dari berbagai suku, agama dan aliran kepercayaan, kondisi ekonomi dan budaya.

Dikatakan Gubernur Laiskodat, jika RUU sudah menjadi undang-undang, kebijakan apapun yang dikeluarkan pemimpin daerah yang terpilih entah dari partai apapun, akan tunduk terhadap desain besar tentang NTT dalam undang-undang tersebut.

Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santo Paulus Ruteng, Yohanes Servatius Lon menyampaikan sejumlah unsur yang harus diakomodirr dalam penyusunan draft RUU Khusus NTT antara lain harus sesuai dengan hak asasi manusia (HAM), menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila, hukum adat dan lembaga adat, potensi alam dan kemajuan, dan mendorong sinergisitas tiga pilar yakni pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Selain itu, melindungi segmen usaha kaum lemah, kecil dan tak berdaya. menarik investor dan mendorong kemajuan pendidikan.

Menurutnya, penyusunan RUU tentang Provinsi NTT ini didorong oleh niat baik untuk menjadikan NTT sebagai provinsi yang bermartabat dan berdaya saing secara nasional dan internasional. “Niat baik ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari keprihatinan terhadap UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang tidak relevan lagi dan tidak mampu melayani kepentingan masyarakat NTT saat ini,” katanya.***Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap