Dirjen KSDAE Sebut Viktor-Josef Pelopor Pembangunan Infrastruktur NTT

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Wiratno, M.Sc bersama Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi usai penandatanganan kerja sama antara Balai Besar KSDA NTT dengan Dinas PUPR Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Matalawa dengan Dinas PUPR Provinsi NTT yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (12/10/2020). Foto: MW/Hms

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – ┬áDirektur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Wiratno, M.Sc menyebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi sebagai pelopor pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT.

“Terima kasih pada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang sudah menjadi pelopor pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Beliau berdua tahu betul bahwa kekuatan pembangunan NTT ini ada pada kekayaan alam dan juga pariwisata. Maka terus didorong akses infrastruktur jalannya harus menopang hal tersebut,” sebut Direjen Wiratno di Kupang, Senin (12/10/2020).

Dirjen Wiratno mengatakan itu ketika berbicara dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar KSDA NTT dengan Dinas PUPR Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Matalawa dengan Dinas PUPR Provinsi NTT yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur NTT.

Ia memberikan apresiasi pada Pemprov NTT yang mendorong pembangunan di bidang infrastruktur dengan signifikan.

“Saya beri apresiasi karena beliau berdua yang saya tahu sering turun dan keliling-keliling ke masyarakat. Itulah yang harus dilakukan untuk bisa melihat dan memahami persoalan dimasyarakat. Kepemimpinan seperti ini tentunya berpengaruh pada para Bupati untuk mendukung sinergitas,” jelasnya.

Dirjen Wiratno juga mengatakan terima kasih atas kerja sama Pemprov NTT yang mendukung Perjanjian Kerja Sama tersebut. “Perjanjian Kerja Sama ini sudah dapat persetujuan dari kementerian sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berterima kasih pada Pemprov NTT yang mendukung hal ini,” tambahnya.

Kepala Balai Besar KSDA NTT Ir. Timbul Batubara, M.Si juga turut menegaskan proses Perjanjian Kerja Sama telah mendapat dukungan penuh dari pimpinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dilaksanakan dalam proses yang cepat.

Baca Juga:  Polda NTT Pantau Provokator di Medsos Jelang Pilkada

“Perjanjian Kerja Sama ini sudah dapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Ruang lingkup kerja sama ini adalah peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi, yang melintasi kawasan konservasi yang bertujuan pada optimalisasi pengawasan kawasan konservasi disamping penguatan kapasitas SDM, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi,” jelas Timbul.

Dijelaskan Timbul, kawasan yang dikerjasamakan pada wilayah kerja BBKSDA NTT ada 8 kawasan dengan 11 ruas jalan sepanjang 44,47 Km. Dengan 8 kawasan tersebut diantaranya Cagar Alam Mutis Timau, Suaka Marga Satwa Kateri, Taman Wisata Alam Bipolo, Taman Wisata Alam Menipo, Cagar Alam Wolo Tado, Cagar Alam Riung, Cagar Alam Kemang Boleng, dan Taman Wisata Alam Ruteng. Sedangkan pada kawasan Taman Nasional Matalawa satu ruas saja yaitu sepanjang 7,40 Km,” paparnya.

“Harapan kami, kerja sama ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak untuk mendorong pembangunan di sektor PUPR maupun berintegrasi dengan Kementerian LHK dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kawasan konservasi dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” tambah beliau.*)MW/Hms

Editor: Laurens Leba Tukan