KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Kalangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghawatirkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sedang terjadi di seluruh wilayah NTT bisa menggagalkan sejumlah program Pemerintah Provinsi yang sedang gencar dilakukan diantaranya Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).
Pasalnya, kelangkaan BBM bersubsidi yang kini marak terjadi sangat menyulitkan masyarakat dalam melakukan berbgai aktivitas terutama di musim kemarau seperti saat ini. “Saya ini petani jadi saya rasakan betul bagaimana sulitnya mendapatkan BBM saat ini. Kebanyakan petani kita menggunakan pompa air sumur bor, motor air, dan segala macam kebutuhan di sawah dan ladang itu sangat membutuhkan BBM. Saya khawatir jagan sampai kelangkaan BBM ini bisa menggagalkan program Gubernur NTT, Tanam Jagung Panen Sapi,” sebut anggota DPRD Provinsi NTT, Maria Nuban Saku dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Manajemen Pertamina di Ruang Sidang Kelimutu DPRD Provinsi NTT, Selasa (1/9/2020).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna dan Aloisius Malo Ladi itu Nuban Saku mengatakan, sudah bertahun-tahun ketika musim tanam tiba, masyarakat mulai kesulitan untuk mendapatkan BBM. “Kelangkaan BBM ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan sekarang terjadi lagi. Hari ini saya berharap harus ada solusi dan pemerintah provinsi NTT agar segera berkoordinasi dengan pertamina dan BP Migas agar jangan mempersulit masyarakat. Sekarang lihat saja curah hujan yang kurang begini, kemungkinan masyarakat NTT akan lagi gagal tanam, dan yang kita harapkan adalah sisa air di sungai-sungai yang hanya bisa dimanfaatkan mengunakan pompa yang butuh BBM,” ujar politisi Partai Perindo ini.
Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna mengatakan, kelangkaan BBM bersubsidi saat ini butuh percakapan lanjutan antara Pemerintah Provinsi NTT bersama BP Migas, SPBU, dan Pertamina untuk mendapatkan informasi yang utuh berkaitan dengan isu kelangkaan BBM sehingga bisa mendapatkan jalan keluar yang tepat.
“Pertamina bertanggung jawab terhadap penyaluran dan distribusi BBM ke seluruh NTT dan BP Migas bertanggungjawab terhadap penentuan kuota BBM dan pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran BBM sampai ke masyarakat. Problem dominan kelangkaan BBM ada pada kepastian besaran kuota dan pengawasan terhadap pola distribusi,” ujar Inche Sayuna usai memimpin RDP tersebut.
Skretaris DPD I Golkar NTT ini meminta ketegasan Pertamina untuk memprioritaskan 9 daerah pemilukada di NTT. “Saya tegaskan kepada Pertamina bahwa untuk sembilan Kabupaten di NTT yang menggelar Pilkada tidak boleh mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM,” tegas Inche.
Dikatakan Inche, DPRD NTT juga meminta Pertamina untuk segera berkoordinasi dengan BP Migas untuk menjamin pasokan BBM tidak bermasalah lagi mulai bulan September ini. “Kita juga meminta Pertamina harus segera melakukan sosialisi yang lebih masif lagi kepada semua SPBU terkait ketentuan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan berkoordinasi dengan Pemda serta aparat keamanan untuk memastikan BBM bersubsidi sampai ke masyarakat dengan tepat,” ujarnya.
Inche Sayuna juga minta Pemda NTT agar mendesak BP Migas agar menambah kuota BBM bersubsidi ke NTT sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat NTT.
Sales Area Manager Pertamina NTT, Ahmad Tohir menyebutan, pasokan BBM ke wilayah NTT datang dari terminal Balikpapan. “Kita menyalurkan BBM itu kepada 70 SPBU di seluruh NTT. Dan jika sebelumnya kuota BBM ditetapkan untuk masing-masing kabupaten di NTT maka sejak bulan Mei 2020, pendistribusian BBM berdasarkan penugasan dari BP Migas dan kami Pertamina hanya menyalurkan sesuai kuota,” sebutnya.***Laurens Leba Tukan
