JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena tampil memukau dalam acara dialog kemerdekaan dengan topik “Kemerdekaan Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju”.
Dialog yang digagas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang digelar di Aula Kantor BP2MI Jakarta, Minggu (16/8/2020) itu seketika menjadi khusuk ketika diawal materinya, Melki Laka Lena mengajak seluruh peserta dialog untuk berdiri dan menyanyikan lagu “Tanah Airku”. “Lagu ini kita dedikasihkan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di seluruh dunia, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 75,” sebut Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT ini usai menyanyikan lagu perjuangan itu dengan hikmad.
Melki Laka Lena mengatakan, PMI sebagai pahlawan devisa, sudah selayaknya mendapat penghormatan dan dihargai. “Komisi IX DPR RI sangat mengutuk segala macam bentuk penjajahan dan penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, terutama dari bangsa sendiri yang menjajah sesama bangsa,” sebutnya.
Menurut Melki, tugas terpenting saat ini adalah bagaimana agar semua masyarakat terpanggil untuk mengangkat derajat PMI yang telah berkorban untuk kemerdekaan, sehingga dapat meredam kesenjangan sosial yang akan menjadi ancaman terbesar bagi kemajuan bangsa.
“PMI merupakan pihak yang berjasa dalam mengisi kemerdekaan, sebab, menjadi PMI membantu mengurangi pengangguran dan kesenjangan ekonomi desa-kota melalui devisa yang masuk melalui remitansi yang dikirim PMI. Karenanya, PMI turut berjasa dalam mengisi kemerdekaan, sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan PMI,” ujarnya.
Melki Laka Lena berharap, dalam mengisi kemerdekaan ini, PMI dapat terus meningkatkan keahlian, pendidikan dan wawasan, agar kelak ketika kembali ke Indonesia dapat menjadi wirausaha, dan memiliki bekal yang cukup untuk terjun ke dunia kerja.
“Saya berharap agar PMI terlibat atau turut berkontribusi dalam mengawasi penyelenggaraan program pembangunan ketenagakerjaan pemerintah serta ikut andil dalam mempengaruhi kebijakan perlindungan PMI,” ujarnya.
Dikatakannya, menjadi PMI merupakan kak asasi yang harus dilindungi pemerintah. Ketika pemerintah belum mampu membuka lebar peluang kerja di tanah air, maka bekerja sebagai PMI menjadi satu pilihan tepat terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian.
“Data PMI di luar negeri masih beragam. Dari sisi BP2MI, total jumlah PMI yang tercatat sekitar 3,7 juta. Sementara itu, data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sekitar 4,5 juta dan data World Bank sekitar 9 juta orang. Mereka menjadi penopang kehidupan keluarga. Dari 3,7 juta PMI, menghidupi 5 orang anggota keluarga, sehingga dari penghasilan PMI dapat menghidupi 18,5 juta orang,” sebutnya.
Melki juga mengatakan, sumbangan devisa dari PMI tahun 2019 sebesar Rp 159,6 triliun. “Jumlah ini hanya berbeda sedikit dari sumbangan devisa sektor Migas sebesar Rp 159,7 triliun. Dan, Remitansi menjadi injeksi pendapatan untuk keluarga PMI di daerah asal sehingga dapat meningkatkan daya beli rumah tangga golongan bawah,” katanya.
Kesempatan itu, Melki Laka Lena mengatakan, momen kemerdekaan ini seharusnya menjadi momen yang paling penting bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya PMI, untuk memaknai sebagai titik balik kehidupan bangsa yang berdaulat. “Bangsa yang terlepasnya dari penjajahan bangsa lain yaitu pemberi kerja serta dari bangsa kita sendiri dengan cara pemenuhan keadilan sosial, ekonomi, hukum, politik guna mewujudkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia,” katanya.
Dikatakannya, meski telah 75 tahun kemerdekaan dirasakan, namun masih banyak persoalan PMI yang terjadi, sehingga mimpi kemerdekaan hanya menjadi utopia, karena kondisi obyektif kehidupan PMI dan keluarganya masih jauh dari sejahtera. “Mereka masih belum beranjak dari kondisi kemiskinan yang bekerja sebagai unskilled worker dengan status pendidikan rendah. Ini membuktikan bahwa negara gagal memberikan jaminan pemenuhan hak kepada seluruh warga negara. Jadi, kemerdekaan 75 tahun merupakan ilusi belaka,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat, setidaknya kita mengerti bahwa kita harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. “Sebab, mengisi kemerdekaan lebih berat daripada merebutnya. Sehingga kedepannya Indonesia semakin lebih baik dan menjadi negara terbaik bagi rakyatnya terutama PMI. Kemerdekaan bukan hanya hitam di atas putih namun juga tentang kemerdekaan rakyat kecil dari jajahan bangsa sendiri, khususnya. Ke depan, persoalan bangsa kita makin beragam dan berat, Pekerjaan Rumah Pemerintah dalam memberi kesejahteraan dan perlindungan bagi PMI, harus didukung dengan instrument kebijakan dan kerjasama dengan masyarakat demi kemajuan bangsa,” sebutnya.
Dialog itu selain menampilkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, tampil pula Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Direktur Perlindungan WNI dan BI Kementrian Luar Negeri, Judha Nugraha, Direktur Eksekutif Migran Care Anis Hidayah, dan Mantan PMI dan Pegiat PMI Nurhayati Solapari. ***Laurens Leba Tukan
